Komisi VI DPR RI Minta Pemerintah Indonesia Hati-Hati Kelola Utang

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun meminta pemerintah Indonesia agar lebih bijak dan hati-hati dalam mengelola utangnya. Hal itu sebagai antisipasi Indonesia supaya tidak mengikuti jejak Sri Lanka yang dinyatakan bangkrut karena tak bisa memenuhi kewajibannya membayar utang.

“Pemerintah Indonesia harus lebih awas dan waspada melihat kondisi ekonomi Sri Lanka yang mengalami kebangkrutan. Jangan sampai nantinya beban utang negara makin besar dan uang untuk membayar utang dan bunga tidak siap, sehingga berakibat (Indonesia) seperti (kebangkrutan) Sri Lanka,” ujarnya dilansir dari laman resmi DPR RI, Selasa, 12 Juli 2022.

Politisi Partai Nasdem itu mengungkapkan, tata kelola pemerintahan dalam hal kebijakan memberikan subsidi harus menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Menurutnya, subsidi energi cukup berkontribusi pada kenaikan utang pemerintah.

Bila penerimaan negara tak cukup membendung subsidi energi, utang jadi solusi satu-satunya. Di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi dan dan penerimaan yang belum optimal di Indonesia, pengalaman Sri Lanka harus menjadi perhatian bersama bagi pemerintah.

“Pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi memang berangsur membaik. Kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi juga cukup berpihak ke masyarakat. Tapi kita juga harus lihat, sebagian besar uang negara saat ini digunakan untuk subsidi, BBM salah satunya. Dirut Pertamina juga sudah pernah bilang, harga keekonomian BBM seperti Pertamax dan solar sudah meningkat tajam karena harga migas dunia naik. Nah kalau uang sudah enggak cukup, berarti harus nambah utang. Tata kelola utang ini yang pemerintah harus bijak,” tegasnya.