Gus Muhaimin Ajak Bangsa Indonesia Ulurkan Bantuan untuk Sri Langka

RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengajak bangsa Indonesia untuk mengulurkan bantuan bagi Sri Lanka yang kini bangkrut karena gagal membayar utang luar negeri (ULN). 

"Kirim bantuan ke Sri Lanka yuk. Saudara-saudara kita di sana tentu sangat membutuhkan uluran bantuan kita," kata Gus Muhaimin di Jakarta, Sabtu, 30 Juli 2022.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, Indonesia dan Sri Lanka adalah dua negara sahabat. Bahkan, persahabatan keduanya semakin menguat sejak Konferensi Asia-Afrika.

"Kita tahu persahabatan Indonesia dan Sri Langka sudah terjalin cukup lama, dan terus menguat. Keduanya juga merupakan penggagas Gerakan Non-Blok dan pernah senasib mengalami bencana tsunami pada 2004," tutur Gus Muhaimin.

Oleh sebab itu, lanjut Gus Muhaimin, aksi kemanusiaan bangsa Indonesia untuk Sri Langka perlu segera digalang. Sebelumnya pemerintah Indonesia sudah mengirimkan bantuan, namun Gus Muhaimin berujar bahwa warga Sri Langka kini masih dalam kondisi yang sulit.

"Bulan lalu pemerintah memang sudah kirim bantuan obat-obatan dan peralatan medis di Sri Lanka, tapi saya kira warga di sana masih perlu mendapat uluran bantuan dari kita. Kondisi mereka betul-betul sulit," tukas Gus Muhaimin.

Kondisi ekonomi Sri Lanka yang terlilit utang mencapai US$51 miliar atau Rp754,8 triliun semakin memburuk hingga membuat pemerintah memutuskan untuk menutup sekolah dan menghentikan layanan pemerintahan untuk menghemat cadangan bahan bakar yang hampir habis.

Terbaru, parlemen Sri Lanka pada Rabu (27/07) memperpanjang keadaan darurat selama sebulan. Sebanyak 120 anggota parlemen mendukung perpanjangan, sedangkan 63 lainnya menentang.

Keadaan darurat diumumkan ketika mantan Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri pada awal bulan ini setelah kerusuhan massal akibat krisis. Penggantinya, penjabat Presiden Ranil Wickremesinghe, membuat keputusan darurat untuk membantu menstabilkan situasi.

Keadaan darurat memungkinkan pasukan untuk menangkap dan menahan seseorang yang disangka membahayakan. Selain itu, presiden dapat membuat peraturan yang mengesampingkan undang-undang yang ada untuk menangani kerusuhan apa pun.