Anggota Komisi VI DPR Minta Pemerintah Jaga Ketahanan Energi dan Pangan

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih meminta Pemerintah untuk menjaga ketahanan energi, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, hal ini penting diperhatikan agar tak terjadi krisis energi ke depan, seperti menimpa Sri Lanka yang mengalami kebangkrutan, akibat tak memiliki ketahanan energi dan pangan.

“Kita melihat ketahanan pangan dan energi masih banyak yang impor. Saya melihat kondisi kita yang terjadi saat ini dan berpotensi memburuk ke depan adalah masalah ketahanan pangan dan energi,” kata Gde Sumarjaya Linggih dalam rilisnya yang dikutip laman dpr, Senin, 5 September 2022.

Menurutnya, sektor energi dan pangan bisa mengalami goncangan hebat di masa depan, bila impor kedua sektor itu tak dijaga,”Kedua hal itu akan menjadi substansi pokok ke depan. Inilah tugas dari KPPU, BSN, BPKS, dan BP Batam untuk mengawasi masuknya arus barang impor dan menggenjot ekspor. Untuk itulah badan-badan ini dibentuk,” imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Demer itu menyampaikan, banyak negara jatuh, berawal dari ketahanan energinya yang lemah. Pandemi yang tak berkesudahan disusul perang Rusia-Ukraina, menyebabkan ketahanan energi di sebagian negara berkurang, “Harga energi sangat mahal. Sementara ekspor neraca perdagangan mereka minus tidak bisa pinjam dana ke mana pun dan akhirnya tidak bisa impor enegi. Pada gilirannya, negara itu pun runtuh,” katanya.

“Di Sri Lanka, misalnya, harga sepeda tiba-tiba naik lima kali lipat. Mobil sudah tidak bisa digunakan, karena tidak bisa impor minyak. Negaranya sudah tidak bisa pinjam uang kemana-mana, lalu tidak bisa beli energi untuk bahan bakar,” contohnya.

Pemerintah, lanjut Demer, harus didorong menciptakan surplus perdagangan lewat empat badan tersebut di atas. Dengan produksi surplus berarti bisa melakukan ekspor. "Saya berharap dengan perdagangan yang surplus kita masih dipercaya banyak negara,” tukasnya.