Ketua DPR RI Soroti Berbagai Risiko Global yang Ancam Ketahanan APBN

RADARBANGSA.COM - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti berbagai risiko global yang masih mengancam ketahanan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan perekonomian Indonesia. Ketidakpastian perekonomian dan tingginya risiko global tahun ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2023.

"Dinamika perekonomian global pada tahun 2023, diperkirakan masih akan menghadapi lonjakan inflasi global akibat supply disruption, kebijakan moneter global, perlambatan ekonomi global, konflik geopolitik, serta potensi terjadinya stagflasi yang luas," kata Puan dalam Pidatonya di rapat paripurna DPR RI penutupan masa persidangan I tahun sidang 2022–2023 di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2022.

Dinamika global tersebut, terangnya, dapat membawa risiko terhadap kondisi perekonomian nasional dan ketahanan APBN sebagai instrumen fiskal yang dapat menjaga perekonomian nasional. Dan dalam mengantisipasi situasi dan kondisi perekonomian tahun 2023 yang penuh tantangan tersebut, DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan dan penetapan APBN Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan fiskal tahun 2023 akan dijalankan dengan menggunakan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi agenda reformasi struktural pascapandemi dan penguatan sisi supply untuk meningkatkan produktivitas. "Menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk dapat menjalankan APBN Tahun Anggaran 2023, yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, agar rakyat merasakan hidupnya semakin lebih baik dan sejahtera," ujar Puan.

Politisi PDI-Perjuangan ini juga mengingatkan agar APBN dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ia pun menyinggung soal kebijakan Pemerintah dalam menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan terkait juga mendengarkan dan memberikan perhatian yang besar atas aspirasi masyarakat yang berkembang dalam menyikapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang dipengaruhi oleh situasi global dan berdampak besar terhadap kehidupan rakyat," tukasnya.

Lembaga parlemen, tambahnya, melalui fungsi pengawasan dan Alat Kelengkapan Dewan terkait akan terus memastikan agar Pemerintah dapat mengantisipasi kebijakan kenaikan harga BBM sehingga tidak mengakibatkan kualitas kesejahteraan rakyat menurun.

"DPR RI mendukung Pemerintah untuk mengalihkan anggaran subsidi BBM dalam bentuk bantuan sosial bagi masyarakat agar dapat diterima secara efektif dan tepat sasaran," tegasnya.