Saatnya Negara Ambil Alih Pengelolaan Air Nasional

RADARBANGSA.COM - Pegiat Lingkar Survey Indonesia, Fahmi Budiawan mengatakan bahwa pasal 33 ayat 2 menyebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, menghadapi tantangan terkait akses air minum yang aman dan berkelanjutan. Meskipun dikelilingi oleh lautan, banyak wilayah pesisir dan pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua mengalami defisit air bersih, terutama saat musim kemarau.

Lebih lanjut disampaikannya, potensi air laut yang melimpah dapat menjadi sumber air minum strategis, melalui teknologi filterisasi dan desalinasi. 

"Dengan Teknologi tersebut ketahanan air nasional dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mendukung program SDGs poin 6 (akses air bersih dan sanitasi).

Keberadaan Perusahaan Daerah Air Mineral (PDAM) di beberapa Provinsi atau Kabupaten dari tahun ke tahun belum ada keberpihakan dan kemauan dengan masih memprioritaskan pengelolaan air tanah yang berefek mempercepat penurunan tanah, lebih disayangkan sumber-sumber mata air yang terbaik malah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan minim jumlah tenaga kerja. 

Sebut saja, kata Fahmi, 3 perusahaan air mineral yang cukup dikenal di Indonesia jumlah tenaga kerja tidak lebih dari 20.000 pekerja, namun pendapatan tiap tahun ketiga perusahaan tersebut meskipun tidak diumumkan diasumsikan mencapai angka 60 Triliun tiap tahunnya. 

Untuk itu, ia berharap pemerintah tidak melupakan ketersediaan Air bersih dan layak minum di Tanah Air yang kaya ini. 

"Semoga Kepemimpinan Presiden Prabowo yang fokus terhadap Pangan Nasional tidak melupakan Air Bersih dan Layak Minum Murah untuk Kesejahteraan Rakyat.