Program KPP - FLPP Jadi Pendorong Ekonomi DIY

RADARBANGSA.COM - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan program Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai langkah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor properti.

Program tersebut tidak hanya memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, tetapi juga memberi dorongan bagi UMKM, kontraktor, dan pengembang lokal untuk berkembang.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, dalam kegiatan sosialisasi KPP dan FLPP di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Minggu (9/11), menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia juga mengajak para pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang yang terbuka dari program perumahan nasional.

“Saya berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder—pengusaha, UMKM, kontraktor, dan pelaku usaha lainnya—agar bersama berkontribusi dalam pembangunan perumahan rakyat. Program ini sudah tercatat dan terdokumentasi, sehingga dapat ditindaklanjuti untuk hasil nyata di lapangan,” ujar Sri Paduka dikutip Selasa (11/11/2025).

Kepala Staf Kepresidenan RI, Muhammad Qodari, turut menegaskan bahwa pembangunan perumahan menjadi bagian dari visi besar Presiden untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi.

Pemerintah, kata dia, berkomitmen menghadirkan hunian layak melalui program pembangunan tiga juta rumah.

“Capaian pembangunan rumah subsidi meningkat hampir dua kali lipat dari 200 ribu menjadi 350 ribu unit per tahun. Program renovasi rumah juga melonjak dari 45 ribu menjadi 400 ribu unit. Ini bukti keberpihakan pemerintah terhadap rakyat,” jelas Qodari.

Senada dengan itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa sinergi pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi kunci penguatan ekonomi melalui penyediaan hunian layak.

“Program KPP dan FLPP bukan hanya tentang rumah, tetapi tentang masa depan dan kesejahteraan masyarakat. Mari wujudkan Yogyakarta yang lebih layak huni, sejahtera, dan berdaya saing,” ujarnya.

Dari sisi industri keuangan, Director Commercial Banking BTN, Hermita, menyebut sektor properti sebagai penggerak utama perekonomian nasional karena melibatkan lebih dari 180 industri turunan.

“Ketika sektor properti bergerak, ribuan pelaku UMKM dan tenaga kerja ikut terdorong. Ini bukan hanya soal rumah, tetapi tentang menciptakan kesejahteraan,” tegasnya.