Komisi VII DPR Desak Pemerintah Transparan Tangani Kasus Dugaan Paparan Radiasi

RADARBANGSA.COM -  Komisi VII DPR RI menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menangani kasus dugaan paparan radiasi yang belakangan menjadi perhatian publik. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian serta Satuan Tugas (Satgas) Cs-137, Komisi VII meminta kejelasan peran dan mekanisme kerja lembaga yang terlibat dalam proses penanganan.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu tanpa mekanisme seleksi dan pengawasan yang jelas. Ia menilai, hal ini menimbulkan pertanyaan publik soal kedaulatan dan kemampuan bangsa dalam mengelola isu radiasi secara mandiri.

“Saya ingin menegaskan, ini soal kedaulatan bahasa dan kedaulatan bangsa. Kalau kontaminasi ini berasal dari luar negeri, seolah-olah di Indonesia tidak ada ahli, tidak ada sistem pengawasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini sangat memalukan,” ujar Saleh Daulay di Jakarta, Senin, 10 November 2025.

Legislator Fraksi PAN ini juga menyoroti perlunya pemetaan dampak paparan radiasi secara menyeluruh, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Ia mendesak pemerintah untuk menjelaskan arah dan target kerja Satgas yang telah dibentuk.

Kalau jangka menengah dan panjang, bagaimana strategi pengawasannya? Jangan sampai nanti ganti rezim, kasus ini justru terlupakan,” katanya.

Meski mengapresiasi pembentukan Satgas Cs-137, Saleh menilai langkah tersebut harus diikuti dengan pengawasan ketat dan mekanisme pelaporan yang transparan. Ia meminta agar pemerintah secara terbuka menyampaikan perkembangan kinerja Satgas, baik kepada Presiden maupun DPR RI.

"Karena itu, kami meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka mekanisme pelaporan Satgas, baik kepada Presiden maupun kepada DPR RI, agar publik dapat mengetahui sejauh mana penanganan kasus ini berjalan," tuturnya.