700.000 Anak Putus Sekolah di Papua Alarm Keras Kegagalan Sistemik Pendidikan

RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menilai laporan mengenai sekitar 700.000 anak putus sekolah di Tanah Papua sebagai peringatan serius atas persoalan mendasar di sektor pendidikan. Ia menyebut angka tersebut sebagai alarm keras yang tidak boleh diabaikan oleh negara.

Kurniasih meminta agar laporan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri berdasarkan keterangan Bupati Manokwari tersebut segera diverifikasi secara faktual. Menurutnya, validasi data sangat penting untuk memastikan kebijakan dan intervensi anggaran benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Mendengar angka 700.000 anak-anak kita di Papua tidak bersekolah, hati saya sangat teriris. Mereka adalah pemilik masa depan bangsa, namun hak konstitusionalnya terabaikan. Kita harus segera mengecek data yang valid dan melakukan langkah cepat penanganan,” ujar Kurniasih.

Ia menjelaskan, persoalan anak putus sekolah di Papua tidak terlepas dari ketidaksinkronan data antarinstansi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan progres Dapodik, masih terdapat kesenjangan signifikan Angka Partisipasi Murni (APM) antara wilayah perkotaan dan wilayah pegunungan. Keterbatasan jaringan internet dan minimnya operator sekolah turut menyebabkan banyak anak tidak tercatat dalam sistem pendidikan nasional.

“Harus ada validasi fisik di lapangan dengan melibatkan tokoh adat dan gereja. Kita membutuhkan data yang jujur agar intervensi anggaran benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar habis untuk urusan administratif, sementara anaknya justru tidak bersekolah,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

Selain persoalan data, Kurniasih juga menyoroti tantangan geografis Papua yang dinilai menjadi faktor utama ketimpangan akses pendidikan. Ia mendorong penguatan model sekolah berpola asrama atau boarding school sebagai solusi untuk menjangkau anak-anak di wilayah terpencil dengan akses transportasi yang sangat terbatas.

Tak kalah penting, ia menekankan perlunya jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi para guru yang bertugas di daerah rawan. Menurutnya, upaya menekan angka putus sekolah akan sulit tercapai jika tenaga pendidik masih menghadapi ancaman dalam menjalankan tugasnya.

“Negara tidak boleh absen. Kita memiliki utang sejarah untuk memastikan anak-anak Papua mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di Pulau Jawa. Pendidikan adalah kunci utama untuk menghadirkan perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan di Tanah Papua,” pungkas Kurniasih.