RADARBANGSA.COM - Pemerintah pusat memperkuat langkah mitigasi bencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Tenggara dengan mendorong percepatan pembangunan sabo dam dan check dam di wilayah hulu sungai. Upaya ini dinilai krusial untuk menekan risiko banjir bandang sekaligus melindungi infrastruktur vital, terutama jembatan penghubung antarwilayah.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa pengendalian banjir bandang tidak dapat dilakukan secara parsial. Penanganan harus dimulai dari wilayah hulu sebagai sumber utama material banjir berupa kayu, batu, dan sedimen yang terbawa arus saat hujan dengan intensitas tinggi.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan sabo dam menjadi elemen penting dalam sistem pengendalian banjir bandang. Infrastruktur tersebut berfungsi menahan material padat agar tidak langsung mengalir ke hilir dan merusak permukiman maupun sarana transportasi.
“Penanganan banjir bandang harus dimulai dari hulu. Sabo dam berfungsi sebagai penangkap material sehingga aliran air ke hilir bisa lebih terkendali dan tidak merusak infrastruktur,” kata Menteri Dody dalam rilisnya, Rabu, 14 Januari 2026.
Untuk memperkuat sistem pengendalian banjir di wilayah hulu, Kementerian PU merencanakan pembangunan check dam dan sabo dam di wilayah Aceh sebanyak sekitar 30 hingga 40 titik. Pembangunan tersebut mencakup sejumlah daerah rawan banjir bandang, termasuk kawasan hulu sungai di Kabupaten Aceh Tenggara.
Pembangunan sabo dam akan dilaksanakan secara bertahap dengan percepatan pada titik-titik prioritas, salah satunya di hulu Sungai Alas. Sungai ini menjadi alur utama yang melintasi Jembatan Pantai Dona, yang merupakan akses vital penghubung tiga kecamatan, yakni Lawe Alas, Tanoh Alas, dan Babul Rahman.
"Kalau kita mau membangun jembatan, tidak bisa hanya membangun di titik ini saja. Harus dibarengi dengan pembangunan sabo dam di hulunya agar lebih efisien dan berkelanjutan. Sabo dam ini berfungsi sebagai penangkap material agar tidak turun ke hilir,” ujar Menteri Dody.