Bupati Ipuk Paparkan Strategi Banyuwangi Jalankan Bansos Digital di Forum Kepala Daerah

RADARBANGSA.COM - Di hadapan para kepala daerah se-Indonesia, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan strategi dan pengalaman pelaksanaan piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (3/2). Presentasi itu mengulas tantangan hingga solusi selama uji coba program berlangsung.

Ipuk menekankan bahwa implementasi bansos digital di daerahnya tidak lepas dari hambatan infrastruktur dan kesiapan masyarakat.

"Di Banyuwangi tidak semua daerah terjangkau sinyal, di kawasan perkebunan tak ada sinyal dan bahkan penerima bantuan juga tak semuanya punya handphone," katanya dikutip Rabu (4/2/2026).

Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Banyuwangi menerapkan pola jemput bola dengan mengerahkan ribuan pendamping untuk memastikan warga sasaran tetap terdata dalam sistem digital. Pendamping itu berasal dari berbagai unsur, mulai ASN, staf desa/kelurahan, kader dasa wisma, pilar sosial, hingga tokoh agama.

Jumlah personel yang terlibat mencapai lebih dari empat ribu orang dan bekerja langsung di lapangan mendampingi proses pendataan.

“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan, semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi bansos ini,” kata Ipuk di hadapan para kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Ipuk menjelaskan, pendataan bansos digital mensyaratkan autentifikasi berbasis perangkat dan koneksi seluler yang memadai. Untuk wilayah yang sulit sinyal, warga diarahkan datang ke kantor desa agar proses pendataan bisa dilakukan secara terpusat.

"Kami jadwalkan antar desa, sehingga sinyal bisa dibagikan dengan teratur," kata Ipuk.

Program Digitalisasi Bantuan Sosial yang diinisiasi pemerintah pusat rencananya akan diperluas ke 41 kabupaten/kota di Indonesia. Sebelum sesi pemaparan Banyuwangi, para kepala daerah juga mendapatkan penjelasan tentang sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.