Gubernur NTT Janji Benahi Total Sistem Bantuan Sosial untuk Warga Miskin

RADARBANGSA.COM - Tragedi kematian YB, siswa sekolah dasar asal Ngada yang diduga mengakhiri hidup akibat tekanan ekonomi keluarga, memicu evaluasi serius di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa ini menyoroti kembali akurasi pendataan warga miskin dan distribusi bantuan sosial di daerah.

Gubernur NTT Melki Laka Lena datang langsung ke rumah duka dan pemakaman YB pada Sabtu (7/2/2026). Di hadapan keluarga dan warga, ia mengakui tragedi itu sebagai peringatan keras atas celah dalam sistem pendataan bantuan sosial.

“Ini jadi evaluasi untuk kerja-kerja kami ke depan. Bantuan yang ada dari republik ini harus menjangkau seluruh masyarakat yang memerlukan perhatian khusus, seperti keluarga Bastian ini,” ujar Melki saat mengunjungi rumah duka dan pemakaman YB.

Menurutnya, persoalan bukan semata ketersediaan bantuan, melainkan bagaimana birokrasi dan administrasi kerap menjadi tembok yang sulit ditembus warga paling rentan. Ia memastikan pemerintah provinsi akan mencari jalan keluar, termasuk lewat kebijakan khusus jika diperlukan.

“Soal administrasi yang sedikit mempersulit di lapangan, kita akan cari jalannya. Apa pun yang bisa disiasati di luar regulasi, lewat kebijakan bupati atau gubernur, akan kita lakukan. Kita juga akan sampaikan ini ke menteri dan DPR,” katanya.

Melki kemudian menyoroti titik paling krusial: data kemiskinan. Ia menilai verifikasi dan validasi harus dilakukan setiap hari, bukan sekadar formalitas tahunan. Seluruh institusi, hingga tingkat desa, diminta bertanggung jawab memastikan tak ada warga yang tercecer dari sistem.

“Tidak boleh lagi ada data tercecer, orang yang seharusnya dapat bantuan tidak kebagian, atau yang sebenarnya tidak miskin malah menerima bantuan. Kita akan kepung bersama-sama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan keras agar pendataan tidak disusupi kepentingan politik lokal. Praktik diskriminasi dalam pencatatan warga miskin disebutnya sebagai pelanggaran serius yang akan ditindak hukum.

“Kalau hanya karena dia tidak dukung kepala desa, lalu tidak terdata, itu jangan ada lagi. Jika terjadi, pasti akan kita proses secara hukum. Begitu juga kalau ada yang membagi-bagikan bantuan kepada orang yang memasukkan datanya sendiri, akan kita proses keras,” ungkap Melki.

Di atas kertas, angka kemiskinan NTT memang tercatat turun dari 18,6 persen menjadi 17,5 persen pada 2025. Namun bagi Melki, statistik itu runtuh ketika berhadapan dengan satu nyawa yang hilang. Ia menyebut tragedi YB sebagai tamparan kolektif bagi pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan.

“Kita tidak bisa berbicara hal baik, sementara ada warga NTT, asal Ngada, ber-KTP Nangaroro (Kabupaten Nagekeo), meninggal. Fakta ini jadi tamparan buat kita semua,” tutupnya.