RADARBANGSA.COM - Lebih dari seratus tokoh lintas elemen menghadiri buka puasa bersama di Rumah Kebangsaan, Karangrejo, Banyuwangi, Kamis (26/2). Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir bersama jajaran Pemkab dan duduk satu forum dengan para undangan yang terdiri dari agamawan, akademisi, pegiat sosial, tokoh perempuan, pers, LSM, hingga budayawan—termasuk mereka yang selama ini dikenal kritis.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas terbuka, di antaranya persoalan tambang, kondisi infrastruktur jalan, serta layanan publik. Para peserta menyampaikan pandangan dan pertanyaan secara langsung kepada kepala daerah.
Herman Sjahthi, akademisi sekaligus aktivis sosial, mengaku forum tersebut memberi ruang untuk membicarakan persoalan yang selama ini belum tuntas. “Saya bersyukur bisa berdialog langsung dengan Bupati seperti ini. Berbagai persoalan yang selama tak terselesaikan bisa didialogkan dengan baik,” ungkapnya dikutip Sabtu (28/2/2026).
Andi Purnama, podcaster yang kerap mengangkat isu kebijakan publik, menilai pertemuan itu menghadirkan diskusi dua arah. “Ada pertukaran perspektif dan pemikiran di antara kami yang kemudian melahirkan saling kepahaman. Jadi, tidak lagi hanya satu sisi dalam melihat sebuah peristiwa,” paparnya.
KH. Achmad Wahyudi yang menyampaikan tausiyah menilai keberanian pemimpin terlihat dari kesediaannya menjawab persoalan secara langsung di hadapan masyarakat.
“Kita lihat saat ini, bagaimana Ibu Ipuk menjelaskan soal tambang, infrastruktur jalan, hingga layanan publik seperti ini, adalah sebuah keberanian dari seorang pemimpin. Hadir langsung dan menuntaskan persoalan merupakan karakter yang baik,” urai pengasuh PP. Adzikra, Tukangkayu itu.
Ketua Rumah Kebangsaan Banyuwangi, Hakim Said, menyampaikan kegiatan tersebut mengusung semangat 3KO—Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi—untuk memperkuat sinergi pembangunan sekaligus mendukung Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).
“Ini waktunya kita tandang bareng untuk mewujudkan Banyuwangi yang asri,” tegasnya.
Menanggapi berbagai kritik yang disampaikan, Ipuk menyebut hal tersebut sebagai bentuk perhatian masyarakat terhadap pemerintah daerah. “Ketika ada kritik kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, itu adalah bukti kecintaan masyarakat dan kepedulian terhadap pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab Banyuwangi membuka ruang pengawasan publik, namun tetap menekankan kepatuhan pada aturan. “Kami tidak menghalangi masyarakat untuk memantau pemerintah. Tetapi jangan pula menggoda pemerintah untuk tidak taat pada aturan,” pungkasnya.
Acara tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kepala Kementerian Agama Choironi Hidayat, Ketua MUI Banyuwangi KH. Muhaimin Asymuni, Ketua FKUB Banyuwangi Nur Chozin, budayawan Aekanu Hariyono, serta akademisi dari berbagai kampus.