Forum Disabilitas 2026, Pemda DIY Dorong Pembangunan Berkeadilan

RADARBANGSA.COM - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terus menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Tematik Disabilitas Tahun 2026 yang digelar di Gedung Radyosuyoso, Kompleks Kepatihan, Senin (6/4).

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyampaikan bahwa forum ini bukan sekadar ruang diskusi, melainkan sarana strategis untuk memastikan pembangunan berjalan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan.

“Pembangunan yang kita cita-citakan bukan sekadar tentang kemajuan, tetapi tentang keadilan. Tidak hanya siapa yang bergerak lebih cepat, tetapi sejauh mana tidak ada yang tertinggal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan inklusif harus dimaknai sebagai upaya menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara penuh.

Karena itu, pendekatan pembangunan perlu dilakukan secara terintegrasi sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi secara berkelanjutan.

Ni Made menekankan perlunya pergeseran paradigma dari sekadar pemberian akses menuju pengakuan peran. Penyandang disabilitas harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek kebijakan.

Forum ini juga menjadi wadah penting untuk menghimpun aspirasi, kebutuhan, dan gagasan dari penyandang disabilitas serta para pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan program yang lebih responsif.

Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda DIY, Faishol Muslim, menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan inklusif telah dirancang secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

“Monggo, bersama-sama kita wujudkan pembangunan inklusif, termasuk menindaklanjuti berbagai hambatan yang masih ditemukan, baik fisik, sosial, maupun akses terhadap pengambilan keputusan,” katanya.

Faishol mengakui, tantangan dalam mewujudkan inklusivitas masih cukup beragam, seperti keterbatasan aksesibilitas infrastruktur, stigma sosial, serta rendahnya partisipasi kelompok rentan.

Meski demikian, Pemda DIY telah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk penyusunan regulasi dan rencana aksi daerah 2024–2027, serta peningkatan akses informasi dan komunikasi yang merata bagi seluruh masyarakat.

Kepala BAPPERINDA DIY, Danang Setiadi, menambahkan bahwa komitmen pembangunan inklusif juga tercermin dari capaian kinerja yang telah diraih. Sepanjang 2025, sebanyak 24 OPD melaksanakan ratusan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran Rp242,09 miliar dan realisasi mencapai Rp218,49 miliar atau 90,24 persen.

“Mayoritas indikator capaian telah menyentuh 95 persen sesuai target, ini menunjukkan komitmen kuat perangkat daerah dalam mendorong pembangunan inklusif,” jelasnya.

Menurut Danang, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi penyandang disabilitas. Ke depan, Pemda DIY akan terus memperkuat pengarusutamaan perspektif disabilitas dalam perencanaan pembangunan melalui pengembangan sistem data terpadu serta peningkatan kemitraan dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Melalui forum ini, Pemda DIY berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan implementatif guna menjawab kebutuhan di lapangan.

Dengan semangat Sedaya Dipun Gatosaken, Mboten Wonten Ingkang Dipun Lirwakaken, pembangunan di DIY diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan menghadirkan keadilan bagi semua.