BPS DIY Siap Gelar Sensus Ekonomi 2026, Fokus UMKM dan Digitalisasi

Rabu, 08 April 2026 11:01 WIB
BPS DIY Matangkan Persiapan Sensus Ekonomi 2026. (Foto: ig @humasjogja)
BPS DIY Matangkan Persiapan Sensus Ekonomi 2026. (Foto: ig @humasjogja)

RADARBANGSA.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Pendataan yang dilakukan setiap sepuluh tahun ini dinilai penting untuk menangkap perubahan struktur ekonomi DIY, khususnya pergeseran menuju sektor digital dan UMKM pascapandemi.

Plt. Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menyampaikan hal tersebut usai audiensi dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (7/4/2026).

Dalam pertemuan itu, Endang memaparkan peta jalan sensus yang akan memotret dinamika ekonomi DIY selama periode 2016–2026, sekaligus menegaskan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Endang menjelaskan, salah satu fokus utama SE 2026 adalah perkembangan pesat ekonomi digital di DIY. Berdasarkan data awal 2025, sekitar 269.000 pelaku usaha di Yogyakarta telah bertransformasi ke ekosistem digital melalui berbagai platform e-commerce.

"Pandemi Covid-19 kemarin sebenarnya memberikan keberkahan tersendiri bagi Yogyakarta. Kita dituntut untuk tetap bertahan survive, dan hasilnya muncul berbagai usaha online yang sangat masif. Inilah perubahan yang akan kita tangkap secara detail di Sensus Ekonomi 2026 nanti," ujarnya.

Menurutnya, perkembangan ekonomi digital tersebut memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi DIY yang sempat mencatatkan angka tertinggi di Pulau Jawa, yakni 5,94 persen secara tahunan.

Endang menyebut SE 2026 akan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 terbaru, agar data yang dihasilkan selaras dengan standar internasional.

"Selain ekonomi digital, kami juga akan memotret ekonomi lingkungan, seperti PDRB Hijau (Green Economy) dan Blue Economy. Hal ini penting karena pada sensus sepuluh tahun lalu, aspek-aspek ini belum tertangkap secara maksimal dalam kode lapangan usaha kita," tambahnya.

Pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026, mencakup seluruh sektor usaha, mulai dari pertanian berbadan usaha hingga jasa keuangan. BPS DIY menargetkan hasil awal berupa pemetaan jumlah usaha dapat diumumkan pada tahun yang sama.

Rencana tersebut mendapat apresiasi dari Sri Sultan Hamengku Buwono X. Endang menyebut, Gubernur DIY siap memberikan dukungan penuh, termasuk dalam bentuk testimoni untuk menyukseskan pelaksanaan sensus.

Sementara itu, Kepala Bapperida DIY, Danang Setiadi, menegaskan bahwa hasil sensus sangat dibutuhkan sebagai basis data mikro dalam perumusan kebijakan pembangunan.

"Pemerintah Daerah akan mengeluarkan Surat Edaran kepada Bupati dan Wali Kota untuk ikut mensukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kita ingin informasi yang lebih mikro agar kebijakan yang diambil Pemda DIY benar-benar tepat sasaran bagi para pelaku usaha," pungkasnya.



Reporter : Nabiel Ba Ramadani
Redaktur : Rahmad Novandri