PWNU Jatim Dorong Kembali Qanun Asasi dan Tradisi Silaturahim

RADARBANGSA.COM - Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) I PWNU Jawa Timur yang digelar di Pondok Pesantren Sunan Bejagung 2 Tuban, 11–12 April 2026, menjadi momentum refleksi bagi Nahdlatul Ulama (NU), khususnya terkait pentingnya menjaga tradisi silaturahim dan kembali pada Qanun Asasi sebagai fondasi organisasi.

Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, menyoroti adanya pergeseran karakter internal NU, terutama memudarnya nilai silaturahim yang selama ini menjadi kekuatan utama organisasi.

“Yang kami rasakan, NU hari ini berbeda. Dan yang paling mencolok, yang tidak ditemukan dalam peraturan perkumpulan yang baru, adalah soal silaturahim,” ujarnya.

Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh agar potensi besar NU yang mencapai jutaan jamaah dapat berjalan secara terarah dan kolektif.

“Untuk apa kalau kita jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengajak warga Nahdliyyin untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan.

“Pemprov Jawa Timur harus bersinergi dengan warga Nahdliyyin untuk membangun Jawa Timur yang sudah baik,” katanya.

Emil menilai kontribusi NU di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat telah terbukti signifikan.

“NU berkontribusi luar biasa untuk pembangunan Jawa Timur dengan kehadiran ini semakin mempererat koordinasi warga Nahdliyyin dengan Pemprov Jatim,” jelasnya.

Rais Syuriah PBNU, Mohammad Nuh, yang membuka kegiatan tersebut, menekankan bahwa Muskerwil menjadi bagian penting dalam menyongsong Muktamar ke-35 NU.

“Muktamar yang akan datang bukan sekadar soal waktu, tetapi menjadi penanda akhir abad pertama dan awal abad kedua NU,” ujarnya.

Ia juga mendorong peserta Muskerwil untuk menyampaikan gagasan yang autentik sebagai representasi suara akar rumput.

Di sisi lain, Wakil Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Abdul Matin Jawahir, menegaskan pentingnya kembali pada Qanun Asasi sebagai dasar ideologis organisasi.

“Siapapun Rais Aam-nya, jadikan sebagai supremasi hukumnya,” pesannya.

Muskerwil ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis sekaligus memperkuat arah gerak NU ke depan, termasuk dalam menyukseskan Muktamar NU pada Agustus 2026.