Wabup Tangerang Sidak Pasar Kelapa Dua, 18 Pedagang Langsung Daftar NIB

RADARBANGSA.COM - Pemerintah Kabupaten Tangerang mendorong digitalisasi dan legalitas pedagang setelah Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah menemukan penurunan aktivitas belanja saat sidak di Pasar Kelapa Dua, Selasa (14/02/26).

"Hasil sidak tadi, salah satunya ada penurunan jumlah pengunjung pasar sekitar 15 persen. Hal ini disebabkan oleh perubahan pola belanja masyarakat yang kini mulai beralih ke layanan pesan antar, dimana sebagian besar pedagang di Pasar Kelapa Dua masih belum memiliki koneksi atau kerja sama dengan penyedia layanan tersebut," ungkap Wabup Intan.

Selain penurunan jumlah pengunjung, ia juga menyoroti adanya penumpukan sampah yang perlu segera ditangani oleh pengelola pasar demi menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Meski demikian, Pasar Kelapa Dua dinilai memiliki keunggulan tersendiri, salah satunya fasilitas pemotongan ayam langsung yang menjadi daya tarik masyarakat.

"Sampahnya masih ada penumpukan. Saya sudah instruksikan kepada pengelola pasar untuk segera dibenahi agar kebersihan pasar dan kenyamanan lingkungannya tetap terjaga," imbuhnya.

Ia menandaskan bahwa pemerintah daerah melalui OPD terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), berkomitmen mendukung pengembangan usaha para pedagang dengan menghadirkan layanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mempercepat pendataan serta meningkatkan administrasi dan legalitas pedagang.

"DPMPTSP telah menghadirkan layanan pembuatan NIB secara gratis yang dilaksanakan secara bergilir ke pasar-pasar mulai pukul 08.00 WIB. Program ini bertujuan untuk mempercepat pendataan dan meningkatkan kerapihan administrasi dan legalitas para pedagang," tandasnya.

Pihaknya juga mengapresiasi program layanan pembuatan NIB serta antusiasme pedagang yang memanfaatkan layanan gratis tersebut.

"Hingga pukul 09.30 WIB sudah sekitar 18 pedagang yang mendaftar untuk pembuatan NIB. Sebagian besar pedagang di sini memang belum memiliki NIB, padahal dokumen ini menjadi salah satu syarat utama agar pedagang bisa mendapatkan suplai dari Bulog, baik itu minyak maupun kebutuhan pokok lainnya,” ujarnya.