RADARBANGSA.COM - Pemerintah mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau panjang tahun 2026. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi terpadu guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dari kondisi normal.
“Musim kemarau tahun 2026 diperkirakan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan memiliki tingkat kekeringan di atas kondisi normal. Kondisi ini merupakan ancaman serius terhadap ketahanan air, pangan, dan lingkungan sehingga diperlukan langkah mitigasi yang terencana, terukur, dan terintegrasi,” kata Plh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Adenan Rasyid di Jakarta, Senin, 13 April 2026.
Berdasarkan kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau 2026 diperkirakan bertepatan dengan fenomena El Nino yang mulai terjadi pada Juli dengan intensitas lemah hingga moderat dan peluang 50-80 persen.
Dampak kekeringan diprediksi dirasakan pada berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai, berkurangnya volume waduk, hingga cadangan air tanah. Di sektor pertanian, kondisi ini berpotensi mengganggu pola tanam, sementara dari aspek lingkungan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan gambut.
Sebagai langkah mitigasi, Kementerian PU menetapkan enam strategi utama, yakni optimalisasi operasi tampungan air berbasis data real-time, penguatan jaringan irigasi, peningkatan kesiapan sarana prasarana, penyesuaian pola tanam, percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air, serta optimalisasi fungsi bangunan air. Strategi ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan air selama periode kemarau.
Adenan menegaskan bahwa mitigasi dampak kemarau memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kita tidak dapat menghindari musim kemarau, namun kita dapat memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Antisipasi, kecepatan, dan koordinasi adalah kunci yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.