Transfer Daerah DIY Lampaui 31 Persen, Total Belanja Rp4,71 Triliun

RADARBANGSA.COM - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) DIY mencatat realisasi belanja negara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp4,71 triliun atau 23,95 persen dari total pagu anggaran tahun berjalan.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti, menjelaskan realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2,17 triliun (18,86 persen).

Komponen terbesar berasal dari belanja pegawai senilai Rp1,53 triliun, diikuti belanja barang Rp530,67 miliar, serta belanja modal Rp109,55 miliar.

“Untuk belanja bantuan sosial dari pemerintah pusat, hingga akhir Maret ini belum terdapat penyaluran,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Sementara itu, kinerja Transfer ke Daerah (TKD) menunjukkan capaian Rp2,53 triliun atau 31,12 persen dari total alokasi. Penyaluran ini mencerminkan dukungan APBN terhadap pembangunan daerah, termasuk Dana Desa yang telah tersalurkan Rp51,92 miliar atau 36,65 persen.

Adapun rincian penyaluran TKD meliputi Dana Alokasi Umum sebesar Rp1,65 triliun (33 persen), Dana Transfer Khusus Rp672,09 miliar (35,62 persen), Dana Keistimewaan Rp150 miliar (15 persen), serta Dana Bagi Hasil Rp11,06 miliar (9,43 persen).

Di sisi penerimaan, pendapatan negara di DIY tercatat Rp2,29 triliun atau 21,04 persen dari target. Penerimaan pajak mencapai Rp1,33 triliun dengan kontribusi terbesar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp193,08 miliar, didominasi cukai hasil tembakau, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp757,44 miliar, terutama dari layanan pendidikan dan kesehatan pada Badan Layanan Umum (BLU).

Juli menegaskan, realisasi APBN tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui berbagai program strategis nasional. Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 828.963 penerima manfaat di DIY.

“Program MBG didukung ratusan satuan pelayanan dan melibatkan ribuan tenaga serta pemasok lokal,” jelasnya.

Di sektor pendidikan, pemerintah juga mengembangkan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) serta SMA Unggul Garuda yang mengusung sistem boarding school dengan kurikulum internasional.

Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat dilakukan melalui Koperasi Merah Putih yang terintegrasi dengan platform Sibakul, didukung Dana Keistimewaan untuk mendorong daya saing koperasi di tingkat nasional.