Bupati Lamongan Tekankan Perangkat Desa Adaptif Hadapi Tantangan Zaman

RADARBANGSA.COM - Bupati Lamongan Yuhronur Efendi meminta perangkat desa mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan pelayanan publik dan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola desa yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Yuhronur saat membuka Program Peningkatan Manajemen Aparatur Desa (Prima Desa) di Lamongan, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari peran desa yang kuat dan aparatur desa yang berdedikasi.

“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan tidak ada pembangunan Indonesia yang berhasil tanpa desa yang kuat, dan tidak ada desa yang kuat tanpa perangkat desa yang berdedikasi,” ujarnya.

Yuhronur menjelaskan perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan publik sehingga dituntut mampu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari efisiensi pemerintahan hingga perubahan iklim. Aparatur desa juga diharapkan mampu menerjemahkan tantangan tersebut menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Perangkat desa sering berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu harus mampu beradaptasi terhadap tantangan yang ada dan memiliki kemampuan menerjemahkan tantangan menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, perangkat desa perlu memiliki keseimbangan antara kemampuan teknis (hard skill) dan kemampuan nonteknis (soft skill). Kemampuan administrasi dibutuhkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan, sementara kemampuan komunikasi dan adaptasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Joko Raharto mengatakan Program Prima Desa digelar selama dua hari pada 12–13 Mei 2026 dan diikuti 213 perangkat desa yang baru dilantik sepanjang 2025 hingga awal 2026.

“Peserta terdiri dari 15 sekretaris desa, 44 kepala urusan, 80 kepala seksi, dan 74 kepala dusun. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa agar mampu menjalankan tata kelola pemerintahan secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.