Muktamar 2026 Dipertaruhkan, Fachry Ali Minta PBNU Kembali ke Khittah Kemandirian

RADARBANGSA.COM - Pengamat sosial politik Prof. Fachry Ali menyoroti dinamika kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan catatan kritis, khususnya terkait posisi dan otoritas Syuriyah dalam struktur organisasi NU.

Menurut Fachry Ali, dalam tradisi NU, Syuriyah seharusnya dipimpin tokoh yang memiliki tingkat keilmuan, keimanan, dan otoritas agama lebih tinggi dibanding unsur pengurus lainnya, termasuk Tanfidziyah.

“Yang terjadi di kalangan NU sekarang, pertama, massa NU secara keseluruhan telah mengalami peningkatan pendidikan secara massif. Karena itu mereka mampu memberikan penilaian rasional terhadap kinerja organisasi mereka sendiri, yaitu NU,” ujar Fachry Ali saat mebghadiri diskusi bertajuk NU di Persimpangan di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Ia menjelaskan, pada level elite juga terjadi pendalaman pendidikan keagamaan yang sangat kuat sehingga melahirkan figur-figur dengan kapasitas keilmuan tinggi dan pengakuan internasional.

“Nah, ketika elite NU yang masuk ke organisasi itu memiliki pengetahuan luas dan diakui secara internasional, lalu menjadi Tanfidziyah, maka Syuriyah tentu harus orang yang berada di atasnya dalam konteks ilmu agama, keimanan, dan otoritas keulamaan,” katanya.

Fachry Ali mencontohkan figur almarhum KH Sahal Mahfudz sebagai representasi ideal Rois Syuriyah yang dinilai memiliki kapasitas keilmuan dan otoritas agama jauh di atas jajaran Tanfidziyah pada masanya.

Ia juga menyinggung sosok KH Said Aqil Siradj yang dinilainya memiliki kedalaman ilmu agama sangat tinggi karena tidak hanya belajar di pesantren, tetapi juga menempuh pendidikan hingga jenjang doktoral dan profesor di Arab Saudi.

“Saya sebenarnya menunjuk Kang Aqil Siradj. Ilmu keagamaannya sangat tinggi dan otoritas keagamaannya kuat. Nah, di situlah dilema PBNU jika Tanfidziyah dianggap lebih tinggi daripada Syuriyah,” tegasnya.

Lebih jauh, Fachry Ali berharap Muktamar NU 2026 dapat berlangsung sesuai harapan warga nahdliyin dan menghasilkan kepemimpinan yang memperkuat posisi NU sebagai kekuatan civil society yang mandiri.

“Hasil muktamar harus mencerminkan bahwa NU adalah kekuatan civil society yang mampu mengorganisasikan dirinya sendiri, independen secara finansial, independen secara politik, dan independen secara intelektual dari negara maupun kekuatan apa pun,” ujarnya.

Dalam bidang ekonomi, ia menilai PBNU mendatang perlu memperkuat ekonomi bazari atau ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pedagang kecil, petani kecil, dan kelompok ekonomi bawah yang sejak awal menjadi basis material perkembangan NU.

“Sejak lahir pada 1926, NU sangat independen secara ekonomi. Itu yang harus dilaksanakan kembali oleh PBNU hasil Muktamar Agustus 2026 nanti,” pungkas Fachry Ali.