Bayar Pajak Kendaraan Bisa di Kecamatan, Andra Soni Luncurkan Payment Point di Tangerang

RADARBANGSA.COM - Masyarakat Kabupaten Tangerang kini tak perlu lagi datang ke kantor Samsat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama Pemerintah Provinsi Banten resmi menghadirkan layanan Payment Point "Agen Samsat Lebih Dekat dan Mudah" di tingkat kecamatan guna mempermudah akses pembayaran sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, peluncuran Payment Point merupakan hasil kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Bank BJB, Bank Banten, serta Pemerintah Kabupaten Tangerang.

"Hari ini kita meluncurkan program Payment Point pembayaran pajak kendaraan bermotor. Insyaallah layanan ini akan hadir di seluruh 29 kantor kecamatan dan 10 kelurahan di Kabupaten Tangerang, serta secara bertahap menjangkau 1.551 desa dan kelurahan di Provinsi Banten. Harapannya masyarakat semakin mudah, cepat, dan nyaman dalam membayar pajak kendaraan bermotor," ujar Andra Soni dalam rilisnya, Jumat, 3 Juli 2026.

Menurutnya, kemudahan akses pembayaran pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan di Provinsi Banten.

Ia menilai Kabupaten Tangerang memiliki potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang besar sehingga perlu didukung oleh sistem pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat.

"Ketika masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Tangerang, maka secara otomatis hak Kabupaten Tangerang akan langsung masuk secara real-time ke kas daerah sesuai ketentuan. Ini merupakan bentuk kolaborasi Pemerintah Provinsi Banten bersama Bank BJB dan Bank Banten untuk memberikan layanan digital perbankan terbaik bagi masyarakat," jelasnya.

Melalui pengembangan Payment Point hingga ke tingkat kecamatan, pemerintah berharap pelayanan pembayaran pajak kendaraan semakin mudah diakses, sekaligus mendorong peningkatan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih optimal.