Salim Azhar Soroti Sarana Pendidikan dan Irigasi di Mojokerto-Jombang

RADARBANGSA.COM - Persoalan sarana pendidikan hingga kebutuhan infrastruktur pertanian menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD Jawa Timur, Salim Azhar, saat menggelar kegiatan serap aspirasi di daerah pemilihan Mojokerto–Jombang.

Bendahara Fraksi PKB DPRD Jawa Timur tersebut mengatakan, banyak warga mengeluhkan kondisi fasilitas pendidikan yang dinilai masih belum memadai. Aspirasi yang disampaikan meliputi kebutuhan rehabilitasi ruang kelas, perbaikan bangunan sekolah yang rusak, hingga penyediaan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar.

"Setelah melakukan serap aspirasi di dapil Mojokerto-Jombang, banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait sarana pendidikan yang masih kurang memadai. Hal ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kualitas pendidikan anak-anak kita," ujar Salim Azhar, Senin (3/8/2026).

Selain sektor pendidikan, Salim juga menerima berbagai usulan terkait pembangunan infrastruktur pertanian. Masyarakat meminta peningkatan kualitas jalan usaha tani guna memperlancar distribusi hasil panen sekaligus menekan biaya produksi.

Tak hanya itu, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi juga menjadi kebutuhan yang banyak disuarakan warga. Menurut mereka, ketersediaan irigasi yang memadai sangat penting untuk menjaga produktivitas lahan, terutama saat musim kemarau.

Salim menegaskan, berbagai aspirasi tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang perlu menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan seiring dengan penguatan sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian masyarakat di Mojokerto dan Jombang.

"Perbaikan sarana pendidikan, pembangunan jalan usaha tani, serta jaringan irigasi merupakan kebutuhan riil masyarakat. Ini akan terus kami perjuangkan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan warga," tegasnya.

Selain itu, Salim turut menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren. Menurutnya, pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter generasi muda.

Ia menilai pemerintah perlu memberikan pelayanan administrasi yang lebih optimal, khususnya terkait kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sebab, masih banyak pesantren yang belum memiliki legalitas tersebut akibat berbagai kendala administratif.

"Masih banyak pesantren yang belum memiliki PBG karena berbagai kendala administratif. Pemerintah jangan hanya menunggu, tetapi harus turun langsung melakukan monitoring dan jemput bola agar pesantren memperoleh pendampingan dalam mengurus perizinan," katanya.

Salim berharap pemerintah daerah menerapkan pelayanan yang lebih proaktif kepada pondok pesantren, sehingga lembaga pendidikan tersebut dapat berkembang dengan dukungan administrasi, legalitas, dan infrastruktur yang semakin baik.