RADARBANGSA.COM - Di tengah gemerlap pembangunan dan besarnya potensi energi yang dimiliki Jawa Barat, masih ada puluhan ribu warga yang harus menjalani malam tanpa aliran listrik. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut sekitar 80 ribu jiwa di wilayahnya hingga 2026 belum memiliki akses listrik.
Angka tersebut disampaikan Dedi saat memimpin peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Jawa Barat di halaman Gedung Sate, Bandung, Senin.
Di hadapan peserta upacara, Dedi mengungkapkan kondisi tersebut sebagai sebuah ironi. Sebab, Jawa Barat selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah penting dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional, dengan sejumlah pembangkit listrik besar seperti PLTA Jatiluhur, Jatigede, Cirata, dan Saguling, serta potensi energi panas bumi yang melimpah.
Namun, di balik besarnya produksi energi tersebut, sebagian masyarakat Jawa Barat justru belum dapat menikmati listrik.
"Kami menyampaikan permohonan maaf, 81 tahun Indonesia merdeka kami belum bisa `memerdekakan` seluruh rakyat Jawa Barat. Masih ada 80 ribu rakyat Jabar yang sampai hari ini belum memiliki akses listrik sehingga ketika malam dia kegelapan," ujar Dedi Mulyadi, Senin (17/8/2026).
Dedi mengatakan persoalan akses listrik menjadi salah satu pekerjaan rumah yang mendapat perhatian pemerintahannya sejak awal menjabat pada 2025.
Menurut dia, saat dirinya mulai memimpin Jawa Barat, jumlah warga yang belum memiliki akses listrik masih mencapai lebih dari 500 ribu jiwa. Dalam kurun waktu sekitar satu tahun, angka tersebut berhasil ditekan secara drastis hingga tersisa sekitar 80 ribu jiwa pada 2026.
Meski terjadi penurunan signifikan, Dedi menilai pekerjaan tersebut belum selesai. Ia bahkan menetapkan target agar seluruh warga Jawa Barat dapat menikmati akses listrik pada 2027.
"Ada sebuah ironi ketika kita memiliki energi yang besar, tapi rakyat kita bahkan yang dekat di pembangkit itu tidak memiliki listrik. Seluruh ironi itu harus kita selesaikan secara bersama dan 2027 akan kami selesaikan," ucap Dedi.
Untuk mengejar target tersebut, Pemprov Jabar akan melakukan reorientasi terhadap sistem keuangan daerah. Pemerintah provinsi bersama DPRD Jawa Barat dan instansi vertikal akan memperkuat fokus anggaran pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Dedi menegaskan pemerintah tidak boleh mengabaikan persoalan layanan dasar, termasuk listrik dan akses jalan menuju wilayah-wilayah terpencil.
Penyelesaian persoalan tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui skema realokasi anggaran dalam dua tahun anggaran.
"Pemerintah itu enggak boleh abai pada layanan dasar. Infrastruktur menuju jalan besar di daerah berliku seperti Sukabumi, Cianjur, Garut secara bertahap harus terselesaikan," ujar Dedi.
Menurut Dedi, persoalan akses listrik dan infrastruktur tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pembangunan harus diarahkan hingga benar-benar menyentuh warga yang selama ini berada di wilayah pinggiran.
Pernyataan mengenai akses listrik tersebut disampaikan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI tingkat Jawa Barat yang dipusatkan di Gedung Sate, Bandung.
Perayaan kemerdekaan diisi dengan sejumlah kegiatan, mulai dari kirab bendera Merah Putih, upacara penaikan bendera, upacara penurunan bendera, hingga defile pasukan gabungan.
Pemprov Jabar juga menghadirkan sajian makanan dan minuman dari pelaku UMKM bagi masyarakat dan peserta kegiatan. Sajian tersebut disiapkan dengan porsi sekitar 10 ribu orang sebagai bagian dari kemeriahan perayaan kemerdekaan.
Di tengah perayaan kemerdekaan itu, persoalan 80 ribu warga yang masih hidup tanpa akses listrik menjadi pengingat bahwa makna kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui upacara, tetapi juga harus diwujudkan melalui terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.