Gus Muhdi Dorong Evaluasi Tata Kelola Pemprov Jatim di Momentum HUT RI ke-81

RADARBANGSA.COM - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap kinerja pemerintahan, bukan hanya melalui kegiatan seremonial dan pidato kebangsaan. Evaluasi terhadap tata kelola birokrasi, efektivitas pembangunan, serta kualitas pelayanan publik dinilai perlu menjadi perhatian utama.

Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah Muhdi atau Gus Muhdi, mengatakan usia 81 tahun kemerdekaan harus menjadi pengingat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus mengukur capaian pembangunan secara nyata.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran maupun jumlah program yang telah dilaksanakan. Hal terpenting adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.

"Kemerdekaan di usia ke-81 ini harus benar-benar diejawantahkan melalui kehadiran pemerintah yang responsif, cepat tanggap, serta mampu menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan hingga ke akar rumput," ujar Gus Muhdi dalam catatan refleksinya, Senin (17/8/2026).

Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu mengubah pola kerja birokrasi yang hanya berfokus pada pemenuhan administrasi. Setiap program pembangunan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Gus Muhdi juga menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, anggaran publik harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar tingkat penyerapan.

Sejumlah program yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti penguatan infrastruktur pertanian, pembangunan dan pemeliharaan irigasi, hingga program perlindungan sosial, menurutnya perlu dievaluasi secara berkala agar manfaatnya benar-benar dirasakan.

"Good governance harus diwujudkan dengan keberanian birokrasi melakukan koreksi ketika sebuah kebijakan belum berjalan efektif. Pemerintahan yang baik bukan berarti tanpa kesalahan, tetapi mampu memperbaiki persoalan dan mencegah terulangnya kesalahan yang sama," katanya.

Selain itu, Gus Muhdi mendorong aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jawa Timur untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ia menilai persoalan masyarakat yang semakin kompleks membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan birokrasi yang berjalan sendiri-sendiri.

Ia berharap momentum HUT RI ke-81 dapat menjadi pemicu semangat baru bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik serta pembangunan yang semakin berpihak kepada masyarakat.

"Mari jadikan semangat HUT RI ke-81 sebagai pemantik energi baru untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, inovatif, dan berpihak penuh pada kemajuan serta kemakmuran rakyat Jawa Timur," pungkas Gus Muhdi.