Pemkab Sergai Soroti Perbedaan Data Stunting, 441 Kasus Tercatat hingga Juli 2026

RADARBANGSA.COM - Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, menegaskan bahwa persoalan stunting tidak bisa hanya dilihat dari sisi kesehatan. Masalah gagal tumbuh pada anak tersebut berkaitan erat dengan kemiskinan, ketahanan pangan, pola asuh, sanitasi, pendidikan, lingkungan, hingga akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.

Hal itu disampaikan Bupati Sergai H Darma Wijaya saat menerima rombongan kunjungan lapangan Program Percepatan Penurunan Stunting Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) di Posyandu Cempaka, Desa Melati, Kecamatan Perbaungan, Rabu.

Dalam kesempatan itu, Darma mengungkapkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam upaya mempercepat penurunan stunting di daerahnya. Tantangan tersebut tidak hanya menyangkut cakupan dan kualitas pelayanan, tetapi juga kualitas serta keterjangkauan sasaran, validitas data, perubahan perilaku masyarakat, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkab Sergai adalah adanya perbedaan angka prevalensi stunting berdasarkan sumber data yang digunakan.

"Salah satu hal yang menjadi perhatian kami adalah adanya perbedaan angka prevalensi stunting berdasarkan sumber data yang digunakan. Pada tahun 2024, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), survei dilakukan terhadap 710 balita sebagai sampel," ujar Darma, Rabu (26/8/2026).

Sementara berdasarkan hasil pengukuran petugas melalui aplikasi E-PPGBM (elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat) dengan pendekatan by name by address, dari 43.849 balita tercatat 550 balita mengalami stunting atau sebesar 1,89 persen.

"Adanya perbedaan angka antara hasil survei dengan data pengukuran melalui E-PPGBM ini, tentu menjadi perhatian serius bagi Pemkab Sergai. Berdasarkan data E-PPGBM sampai dengan Juli 2026, tercatat 441 kasus stunting atau sebesar 1,37%," bebernya.

Menurut Darma, persoalan data tidak boleh dianggap sekadar perbedaan angka. Data menjadi dasar pemerintah untuk menentukan masyarakat yang harus mendapatkan intervensi, bentuk intervensi, kebutuhan sumber daya, sekaligus mengukur keberhasilan program.

"Data bukan hanya angka. Data adalah dasar untuk menentukan siapa yang harus kita intervensi, bentuk intervensinya, besaran sumber daya yang diperlukan, serta bagaimana kita mengukur keberhasilan program," katanya.

Karena itu, Pemkab Sergai tengah melakukan berbagai langkah untuk memastikan perbedaan data tersebut dapat dijelaskan secara objektif dan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami juga sedang dalam proses pengajuan surat sanggahan terhadap perbedaan data tersebut kepada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes RI," imbuhnya.

Darma menilai kunjungan Setwapres bersama TP2S menjadi momentum penting bagi Pemkab Sergai untuk mendapatkan masukan sekaligus memperkuat program penanganan stunting yang telah berjalan.

Ia berharap kunjungan lapangan tersebut dapat menghasilkan pemahaman yang sama mengenai kondisi stunting di Sergai, terutama terkait kualitas data dan kesesuaian antara data survei dengan data pengukuran berbasis by name by address.

"Semoga dengan dilaksanakannya kunjungan ini dapat diperoleh pemahaman yang sama mengenai kondisi stunting di Sergai, khususnya terkait penguatan kualitas data dan kesesuaian antara data survei dengan data pengukuran berbasis by name by address," ujarnya.

Darma menegaskan Pemkab Sergai tidak ingin keberhasilan penanganan stunting hanya diukur dari capaian angka prevalensi. Tujuan akhirnya adalah memastikan anak-anak mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.

"Atas nama Pemkab Sergai, saya tegaskan bahwa kami tidak akan berhenti pada pencapaian angka. Yang menjadi tujuan akhir kita adalah memastikan anak-anak Sergai dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, cerdas, produktif, dan memiliki masa depan yang lebih baik," tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan seharusnya diukur dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak.

"Data kita perbaiki, intervensi kita kuatkan, kolaborasi kita satukan, dan setiap anak kita selamatkan. Semoga dengan kerja bersama, Kabupaten Sergai mampu melahirkan generasi yang sehat, berkualitas, unggul, dan siap menjadi generasi penerus pembangunan daerah dan bangsa," pungkas Darma.

Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Eddy Cahyono Sugiarto mengatakan pencegahan dan penurunan stunting membutuhkan kesiapan SDM, termasuk pemuda yang dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah.

Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat diperlukan agar kebijakan dan program yang telah dirancang dapat berjalan efektif.

"Saya optimistis, melalui kerja bersama dan langkah-langkah yang dilaksanakan di Kabupaten Sergai, angka stunting dapat terus kita turunkan," kata Eddy.

Kunjungan lapangan tersebut juga mencakup peninjauan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), rumah warga, serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan lingkungan masyarakat.