Sampah Tak Hanya Masalah Jawa, DPR Dorong Pemerintah Bergerak hingga Papua

RADARBANGSA.COM - Persoalan sampah di Indonesia tidak mengenal batas wilayah. Namun, penanganannya dinilai masih belum merata. Ketika berbagai program pengelolaan sampah terus digencarkan di Pulau Jawa, sejumlah daerah di Indonesia timur, termasuk Papua, masih bergulat dengan persoalan mendasar seperti kebakaran di tempat pemrosesan akhir (TPA).

Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew. Ia meminta pemerintah tidak melihat persoalan persampahan hanya dari perspektif daerah yang infrastrukturnya sudah lebih siap, tetapi juga turun langsung melihat kondisi di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Menurut Cheroline, sampah merupakan persoalan nasional sehingga penanganannya harus dilakukan secara merata. Namun, setiap kebijakan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan, dan kesiapan masing-masing daerah agar tidak berhenti sebagai program di atas kertas.

“Untuk itu, makanya tadi saya minta supaya kita bersama-sama turun, agar mereka dapat melihat langsung kondisi yang ada di daerah. Dengan turun sama-sama kan mereka melihat, dan harusnya kalau kita turun bersama-sama ada langkah konkret dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait masalah persampahan,” ujar Cheroline di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Plt. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Politisi Partai NasDem itu juga mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar mendorong masyarakat memilah sampah tanpa memastikan sistem pengangkutan dan pengolahannya siap. Menurutnya, pemilahan dari sumber memang penting, tetapi akan sia-sia jika sampah yang sudah dipisahkan justru menumpuk karena tidak segera diangkut.

“Artinya sudah dipilah-pilah, tapi ternyata memang saat pengangkutannya juga belum sesering, artinya ada pembusukan di situ, malah menimbulkan polusi sendiri,” katanya.

Karena itu, Cheroline menilai persoalan sampah harus diselesaikan dari hulu hingga hilir. Infrastruktur pengelolaan, sistem pengangkutan, teknologi pengolahan, hingga perubahan perilaku masyarakat harus berjalan bersamaan. Tanpa itu, target pengurangan dan penanganan sampah akan sulit tercapai.

Ia juga menilai perubahan perilaku tidak cukup dibangun melalui sosialisasi sesaat. Edukasi harus ditanamkan sejak dini dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu langkah yang didorong adalah memasukkan pendidikan mengenai pengelolaan dan pemilahan sampah ke dalam kurikulum sekolah.

“Kalau hanya melalui sosialisasi, satu hari orang datang setelah sosialisasi kan lupa, tapi kalau ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, kayak mereka di sekolah, dari anak-anak masih kecil-kecil itu, diajarkan pemilahan sampah, kayak ini sampah organik, sampah bekas makan dipisah, ini sampah plastik dipisah, pasti perilaku itu akan tertanam sampai mereka dewasa,” jelasnya.

Menurut Cheroline, membangun kebiasaan memilah sampah sejak bangku sekolah dapat menjadi investasi jangka panjang. Anak-anak yang terbiasa memahami perbedaan sampah organik dan anorganik sejak dini diharapkan tumbuh menjadi generasi yang lebih peduli terhadap kebersihan dan lingkungan.

Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah juga harus bergerak dalam satu arah. Cheroline menilai persoalan persampahan tidak mungkin selesai jika hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, sementara dukungan kebijakan, anggaran, infrastruktur, dan pendampingan dari pemerintah pusat tidak berjalan optimal.

“Jadi harus ada kerja sama yang baik antara pusat dan daerah, sehingga mereka berkolaborasi sama-sama, bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan,” tegas Cheroline.

Ia berharap perhatian terhadap pengelolaan sampah di Indonesia timur semakin diperkuat sehingga masyarakat di Papua dan daerah lainnya memperoleh layanan lingkungan yang layak. Baginya, keberhasilan pengelolaan sampah bukan hanya diukur dari banyaknya program yang dibuat, tetapi dari seberapa nyata persoalan di lapangan mampu diselesaikan.