Jabar Targetkan Seluruh Warga Masuk Sistem Perlindungan Sosial Digital pada 2027

RADARBANGSA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menargetkan seluruh masyarakat di 27 kabupaten/kota masuk dalam sistem perlindungan sosial digital pada awal 2027.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) semakin tepat sasaran dan tidak lagi salah mengklasifikasikan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, pemutakhiran data menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan sosial yang akurat. Pemerintah daerah akan terus memperbarui data penerima bantuan agar sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

"Insya Allah Jabar akan terus update data para penerima bantuan ini, sehingga betul-betul tepat sasaran," ujar Erwan dalam keterangannya, Rabu, 9 September 2026.

Menurut Erwan, keterlibatan TNI dan Polri dibutuhkan untuk memperkuat proses verifikasi langsung di lapangan. Pemerintah ingin memastikan data dan klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat benar-benar sesuai dengan kondisi faktual, sehingga bantuan dapat diterima oleh warga yang memang berhak.

"Kenapa melibatkan TNI/Polri? Ini untuk lebih memastikan di lapangan, betul-betul desil 1 ini betul-betul desil 1, desil 2 ya 2. Jangan sampai desil 1 tidak dapat bantuan sementara desil 5 dapat bantuan," katanya.

Saat ini, digitalisasi perlindungan sosial masih berada pada tahap piloting di 11 kabupaten/kota di Jawa Barat. Di wilayah tersebut juga telah ditempatkan agen perlindungan sosial yang membantu proses pendataan dan verifikasi masyarakat.

Ke depan, imbuhnya, cakupan sistem tersebut akan diperluas hingga seluruh 27 kabupaten/kota. Dengan dukungan data kependudukan yang terus diperbarui dan verifikasi yang lebih kuat di lapangan, Pemprov Jabar berharap penyaluran bansos menjadi semakin akurat, transparan, serta benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.