RADARBANGSA.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya memberikan bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan harian warga, tetapi juga mulai mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Sebanyak 1.500 kilogram beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan 300 ekor bibit unggas atau Day Old Chick (DOC) disalurkan langsung kepada warga di Desa Bojong Timur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta.
Bantuan tersebut menyasar masyarakat kategori Desil 1-5, yakni kelompok keluarga yang menjadi prioritas dalam program perlindungan sosial.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat Linda Al Amin dalam keterangan di Bandung, Rabu, mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi DKPP bersama Dinas Sosial Jabar.
Sebanyak 150 Kepala Keluarga (KK) menerima bantuan beras, sedangkan 30 KK mendapatkan bibit ayam untuk dikembangkan sebagai sumber pangan sekaligus peluang usaha.
Tak sekadar menyalurkan beras, Pemprov Jabar memadukan bantuan pangan jangka pendek dengan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pemberian bibit ternak untuk kemandirian protein hewani.
Linda mengatakan pemberian bibit unggas dirancang agar bantuan pemerintah tidak berhenti sebagai konsumsi sesaat. Jika dikelola dengan baik, ternak tersebut dapat berkembang menjadi sumber protein sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi keluarga penerima.
"Kami ingin bantuan pangan membuka peluang bagi masyarakat untuk semakin mandiri. Bantuan DOC ini diharapkan menjadi sumber pangan sekaligus potensi pengembangan usaha rumah tangga apabila dikelola dengan baik," kata Linda, Kamis (10/9/2026).
Konsep tersebut membuat bantuan pangan dipadukan dengan upaya pemberdayaan, sehingga keluarga penerima diharapkan secara bertahap mampu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tim gabungan lintas sektor juga melakukan ground check atau verifikasi faktual secara door-to-door.
Pengecekan terutama dilakukan terhadap keluarga Desil 1 yang teridentifikasi belum tersentuh bantuan pemerintah.
"Verifikasi dan ground check sangat penting agar tidak ada masyarakat yang membutuhkan justru terlewat dari perhatian pemerintah. Data yang akurat adalah fondasi program yang efektif," ujar Linda.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Pengawalan bantuan berbasis data transparan tersebut tidak hanya melibatkan DKPP dan Dinas Sosial. Linda mengatakan sejumlah instansi turut dilibatkan, antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar, Dinas Sosial Purwakarta, BPJS, OJK, hingga aparatur desa setempat.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem ketahanan pangan warga dari hulu hingga hilir.
Melalui kombinasi bantuan beras dan bibit ternak, Pemprov Jabar berharap intervensi terhadap keluarga penerima tidak hanya menjawab kebutuhan pangan saat ini, tetapi juga membuka jalan menuju kemandirian pangan dan ekonomi keluarga.