50 Juta Warga Bakal Akses Portal Bansos, Kemkomdigi Siapkan Uji Ketahanan Sistem

RADARBANGSA.COM – Portal digitalisasi bantuan sosial (bansos) bersiap memasuki tahap penting. Pemerintah memproyeksikan sekitar 50 juta masyarakat akan mengakses layanan tersebut ketika diterapkan secara nasional pada Oktober 2026.

Besarnya jumlah pengguna membuat pemerintah tak ingin mengambil risiko. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyiapkan stress test dan load test untuk memastikan portal mampu menghadapi lonjakan akses sekaligus tetap menjaga keamanan data masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan kapasitas dan keamanan sistem menjadi perhatian utama karena layanan tersebut akan digunakan oleh puluhan juta masyarakat.

“Pelayanan harus andal, dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini,” ujar Meutya usai Rapat Koordinasi Persiapan Rollout Nasional Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (10/09/2026).

Untuk mengantisipasi potensi gangguan, Kemkomdigi akan menguji kemampuan sistem menghadapi beban akses tinggi melalui stress test dan load test. Pengujian dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tidak hanya untuk mengukur kapasitas layanan, tetapi juga memastikan sistem memiliki perlindungan yang memadai terhadap data masyarakat.

“Kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test, bekerja sama tentu dengan BSSN untuk memastikan tadi keandalannya,” kata Meutya.

Selain memperkuat kemampuan teknis sistem, pemerintah juga akan mengatur pola akses masyarakat agar permintaan layanan tidak menumpuk dalam waktu bersamaan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat gangguan saat rollout nasional dapat langsung memengaruhi masyarakat yang membutuhkan akses terhadap layanan bansos.

Digitalisasi bansos sendiri saat ini telah melewati tahap piloting di sejumlah daerah. Pemerintah selanjutnya menyiapkan perluasan layanan hingga mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan kesiapan sistem, keamanan data, dan kelancaran akses menjadi bagian penting sebelum penerapan secara nasional.