Jaga Ketahanan Pangan, Gubernur Luthfi Perkuat Perlindungan Sawah Jateng

RADARBANGSA.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menjaga produktivitas pertanian serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama gubernur se-Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Berdasarkan data yang disampaikan, luas lahan pertanian di Jawa Tengah mencapai sekitar 1,5 juta hektare. Pada 2025, produksi padi atau gabah kering giling (GKG) di provinsi tersebut mencapai hampir 11 juta ton atau berkontribusi sekitar 15,6 persen terhadap produksi gabah nasional.

Sementara pada 2026, produksi padi Jawa Tengah ditargetkan mencapai 10,5 juta ton hingga akhir tahun.

Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya mempertahankan luas lahan pertanian agar tidak terus beralih fungsi.

“Sawah hilang tidak mungkin akan kembali. Kita perlu mempertahankan luas lahan pertanian, agar jangan sampai beralih fungsi,” tegasnya.

Ia menyebut capaian LP2B di Jawa Tengah telah melampaui target minimum 87 persen yang ditetapkan Kementerian ATR/BPN. Meski demikian, sejumlah wilayah perkotaan masih menghadapi kendala karena keterbatasan lahan.

Karena itu, Luthfi mengusulkan agar pemerintah kabupaten/kota yang telah memenuhi target LP2B mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.

“Kabupaten/kota yang sudah mencapai target juga harus segera diberikan insentif,” ujarnya.

Selain itu, Luthfi meminta Kementerian ATR/BPN mempercepat proses sertifikasi LP2B untuk memberikan kepastian status lahan. Dengan kejelasan tersebut, pemerintah dapat menentukan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk investasi maupun lahan yang harus dipertahankan dan tidak dialihfungsikan.

Dalam RDP tersebut, Luthfi juga menyoroti persoalan perizinan berbasis risiko yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ia berharap sebagian kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pemerintah provinsi agar proses perizinan dapat berjalan lebih cepat.

“Kawasan industri itu salah satu andalan untuk menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita. Kalau perizinan di pusat, kami yang sudah menyiapkan 12 kawasan industri merasa kesulitan. Kalau bisa itu didelegasikan kepada kami,” katanya.

RDP tersebut diikuti seluruh gubernur se-Indonesia serta bupati dan wali kota secara daring. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan.

Ossy mengapresiasi Jawa Tengah yang telah memenuhi target 87 persen LP2B pada Juli 2026. Menurutnya, capaian tersebut selanjutnya perlu diikuti dengan penentuan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung investasi, khususnya kebutuhan kawasan industri.

“Setelah LP2B dipertahankan 87 persen sebagai lahan sawah, maka tinggal menindaklanjuti lahan mana yang bisa dieksplorasi untuk mendukung investasi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan penetapan LSD dan LP2B perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah secara menyeluruh.

Ia mencontohkan Kota Surakarta yang memiliki keterbatasan lahan pertanian sehingga penerapan target secara seragam dinilai perlu mempertimbangkan kondisi daerah.

“Jadi kita melihat secara holistik, jangan dipaksakan, tapi siapkan mekanisme bagaimana bisa disubsidi oleh daerah lain. Target 87 persen itu harus dilihat kecukupan provinsi juga,” pungkasnya.