Posyandu Cilacap Didorong Jadi Pusat Pelayanan Terpadu Enam SPM Desa

RADARBANGSA.COM - Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Cilacap terus diperkuat agar semakin terintegrasi. Ke depan, Posyandu tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga mendukung enam standar pelayanan minimal (SPM) di tingkat desa dan kelurahan.

Penguatan tersebut dibahas dalam kegiatan Advokasi dan Koordinasi Tim Pembina Posyandu dalam Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan yang berlangsung di Hotel Dafam Cilacap, Senin (28/9/2026).

Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Kabupaten Cilacap, dr. Ari Windy Hardhanu, mengatakan perubahan peran Posyandu membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai pemerintah daerah, puskesmas, PKK, kader Posyandu hingga mitra pemerintah.

“Advokasi dan koordinasi ini penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, serta merancang langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan Posyandu,” ujar Ari.

Menurutnya, Posyandu saat ini memiliki cakupan pelayanan yang lebih luas. Selain sektor kesehatan, Posyandu juga mendukung pelayanan dasar lainnya, seperti pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta sosial.

Perubahan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu yang menempatkan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. Posyandu menjadi wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan.

Di bidang kesehatan, Posyandu diarahkan memberikan layanan berbasis siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi dan balita, anak usia sekolah dan remaja, usia produktif hingga lanjut usia.

“Karena itu suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menyesuaikan. Diperlukan sinergi agar pengelolaan Posyandu dapat berjalan lebih efektif, efisien dan berkelanjutan,” jelas Ari.

Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dinkes KB Cilacap, Sri Mulyati, SKM, menyampaikan tim pembina Posyandu memiliki peran penting dalam memperkuat kelembagaan serta koordinasi lintas sektor.

Menurutnya, advokasi diperlukan untuk membangun komitmen pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan kapasitas pengelola Posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, pengelolaan Posyandu bidang kesehatan tidak hanya sebatas kegiatan pelayanan rutin.

Namun juga mencakup kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, pencatatan dan pelaporan, hingga tindak lanjut terhadap persoalan kesehatan yang ditemukan di lingkungan warga.

Kegiatan tersebut diikuti 128 peserta yang terdiri dari unsur Dinkes KB, tim pembina Posyandu kabupaten dan kecamatan, Tim Pembina PKK Kabupaten Cilacap, serta kepala puskesmas.

Turut hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap Hamzah Syafroedin, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) M. Ichlas Riyanto, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah terkait.

Ari juga mendorong setiap wilayah untuk mengembangkan inovasi pengelolaan Posyandu sesuai karakteristik masyarakat setempat. Menurutnya, kondisi geografis dan sosial budaya Cilacap yang beragam membutuhkan pendekatan pelayanan yang berbeda di setiap daerah.

“Setiap kecamatan, desa dan kelurahan memiliki kondisi budaya dan lingkungan yang berbeda. Ini perlu diantisipasi dan dimitigasi,” katanya.

Ia berharap kepala puskesmas bersama tim pembina Posyandu tingkat kecamatan dapat mengembangkan inovasi pelayanan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Inovasi tersebut nantinya dapat dikembangkan lebih lanjut dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan.

Dengan penguatan koordinasi dan inovasi tersebut, Posyandu di Cilacap diharapkan mampu berkembang menjadi pusat pelayanan dasar yang lebih terpadu serta memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat desa dan kelurahan.