DPRD Jabar Dukung Pengambilalihan Lahan PTPN-Perhutani, Dorong Perluasan hingga Subang dan Bogor

RADARBANGSA.COM - Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil alih pengelolaan lahan milik PTPN dan Perhutani mendapat respons positif dari DPRD Jawa Barat. Kebijakan tersebut dinilai perlu diperluas ke sejumlah daerah yang menghadapi persoalan penguasaan atau okupasi lahan perkebunan dan kehutanan oleh masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengatakan kebijakan tersebut tidak seharusnya hanya diterapkan di kawasan Gunung Wayang, Kabupaten Bandung. Menurut dia, pemerintah perlu memperluas pola pengelolaan serupa ke daerah lain dengan persoalan lahan yang sama.

"Saya mendukung langkah Pak Gubernur Jawa Barat mengambil alih pengelolaan lahan PTPN dan Perhutani. Terutama yang tidak ditanami dengan jenis tanaman yang sesuai peruntukannya," katanya melalui keterangannya, Selasa (29/9/2026).

Ono mengatakan, berdasarkan data yang diterimanya, lahan PTPN yang saat ini telah diokupasi masyarakat di Jawa Barat mencapai sekitar 12.000 hektare. Sebagian lahan yang sebelumnya digunakan untuk perkebunan teh, kata dia, kini telah beralih menjadi lahan pertanian sayuran.

Menurut Ono, pengelolaan lahan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai petani. Dengan pola tersebut, masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi dari hasil pertanian sekaligus mendapatkan penghasilan bulanan yang direncanakan sebesar Rp2,5 juta.

"Pola tersebut berpotensi diterapkan di sejumlah daerah. Salah satunya Subang, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, hingga Bogor," katanya.

Ono menilai persoalan pengelolaan lahan perkebunan dan kehutanan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ekonomi.

Menurut dia, wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan perkebunan dan kehutanan juga banyak menjadi kantong kemiskinan di Jawa Barat.

Karena itu, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan dinilai dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memberikan manfaat ekonomi kepada warga sekitar sekaligus menata kembali pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya. Di sisi lain, Ono menyoroti dampak perubahan fungsi lahan terhadap lingkungan.

Ia mengatakan sebagian lahan yang berada di kawasan perkebunan dan kehutanan kini ditanami sayuran. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan persoalan lingkungan apabila tidak dikelola dengan tepat.

"Rakyat di situ kebanyakan menanam sayur-sayuran. Yang ini akan sangat berdampak secara lingkungan," ujarnya.

Ono mendorong agar kebijakan pengelolaan lahan milik PTPN dan Perhutani tersebut dapat menjadi solusi yang mempertemukan kepentingan penataan kawasan, peningkatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan lingkungan di Jawa Barat.