Burhanuddin Abdullah: Prabowonomics adalah Paradigma Pembangunan yang Mengedepankan Kedaulatan

RADARBANGSA.COM - Ekonom senior Burhanuddin Abdullah menyebut Prabowonomics sebagai paradigma pembangunan yang menempatkan kedaulatan rakyat, pemerataan, dan keadilan sebagai prinsip utama pembangunan Indonesia.

Hal itu disampaikan Burhanuddin saat menghadiri diskusi publik bertajuk “Industrialisasi, Bursa Komoditas Strategis dan Prabowonomics” di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).

"Prabowonomics ini adalah sebuah paradigma pembangunan yang mengedepankan kedaulatan rakyat, mengedepankan pemerataan, mengedepankan keadilan," katanya.

Menurut Burhanuddin, dalam paradigma tersebut pemerintah harus mengambil posisi di depan untuk mengarahkan pembangunan. Namun, peran sektor swasta tetap menjadi bagian penting karena kapasitas pemerintah dalam menopang pembangunan secara keseluruhan terbatas.

“Pemerintah berada di depan, tetapi tanpa melupakan peran dari swasta. Pemerintah juga tahu, peran pemerintah itu mungkin paling banyak hanya 13 sampai 15 persen dari pembangunan. Sehingga sisanya harus didorong oleh swasta,” kata Burhanuddin.

Ia menilai berbagai program yang dibawa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki dimensi jangka panjang. Menurutnya, tantangan pada tahap awal implementasi merupakan hal yang wajar dalam proses menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

“Program-program yang dibawa oleh pemerintah sekarang, pemerintah Pak Prabowo, semuanya programnya baik, dan dimensinya adalah dimensi jangka panjang,” ujarnya.

Burhanuddin mengatakan, selalu terdapat jarak antara gagasan dan pelaksanaan. Karena itu, menurut dia, proses penataan dan penyempurnaan kebijakan menjadi bagian penting agar berbagai program pemerintah dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.

“Antara ide dan pelaksanaan biasanya memang ada jarak yang harus ditata. Inilah yang barangkali sedang ditata sekarang supaya hasilnya menjadi baik,” katanya.

Ketika ditanya apakah perubahan tersebut sudah mulai dilakukan pemerintah, Burhanuddin menjawab bahwa sejumlah kebijakan dan program baru menunjukkan adanya upaya menuju perubahan tersebut.

Ia mencontohkan keberadaan Danantara, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta sejumlah kebijakan dan lembaga baru yang sebelumnya tidak ada.

“Oh, sudah! Sudah dilakukan. Dulu tidak ada Danantara. Dulu tidak ada MBG, dulu tidak ada KDMP. Banyak sekali yang sudah dilakukan,” kata Burhanuddin.

Menurut dia, berbagai kebijakan tersebut tidak dapat dinilai hanya dalam waktu singkat karena masing-masing membutuhkan proses dan waktu untuk menunjukkan dampaknya terhadap perekonomian.

“Kapan itu? Ya tentu bukan sehari dua hari. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang bisa 5 tahun. Semuanya kita tunggu. Dan kita semua bekerja untuk itu,” pungkasnya.

Diskusi publik tersebut juga menghadirkan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, pengamat ekonomi Didik J. Rachbini, pengamat ekonomi dan teknologi Poltak Hotradero, serta Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Chandra Wijaya.