Proyek Data Center AI Rp3,5 Triliun di Jatiluhur Dihentikan, Dedi Mulyadi Ungkap Penyebabnya

RADARBANGSA.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan penghentian sementara pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) senilai Rp3,5 triliun di kawasan Jatiluhur bukan disebabkan hambatan birokrasi pemerintah daerah.

Menurut Dedi, penghentian proyek BDX Data Centers murni dilakukan karena pihak konsultan dinilai lambat menyerahkan data yang diperlukan untuk melengkapi perizinan pembangunan.

"Ketika saya tanya kemarin, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum keluar. Amdalnya sudah keluar belum? Belum. Ya saya bilang jangan dulu dilaksanakan (pembangunan). Kan izinnya tidak keluar. Kesalahannya di mana? Di Pemda Purwakarta? Bukan. Kesalahannya adalah konsultannya, sampai ketika saya datang belum memasukkan data," kata Dedi Mulyadi di Bandung, Jumat (2/10/3026).

Dedi mengatakan, langkah penghentian tersebut dilakukan sejak kunjungan mendadaknya ke lokasi pada Selasa (28/7). Menurutnya, keputusan itu merupakan bagian dari konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan sekaligus memastikan kepentingan ekologis dan hak warga sekitar Jatiluhur atas pasokan air bersih tetap terlindungi.

Untuk menjaga objektivitas dalam menentukan kelanjutan proyek, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan akademisi dari Universitas Indonesia (UI). Mereka diminta memberikan kajian serta masukan independen mengenai kelayakan dampak lingkungan pembangunan data center AI tersebut.

Dedi menegaskan, dirinya tidak mempersoalkan kelanjutan investasi apabila seluruh persyaratan lingkungan terpenuhi.

"Bagi saya pribadi, kalau secara objektif Amdal lulus, ya saya tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Kalau menurut Amdalnya tidak boleh, ya saya tidak ada masalah juga dihentikan. Tapi satu catatan, warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Jatiluhur harus mendapat akses air. Tidak boleh terganggu," ujarnya.

Mengenai kekhawatiran proyek tersebut memicu krisis air, Dedi menjelaskan bahwa kapasitas pasokan air dari Waduk Jatiluhur secara teknis masih mencukupi kebutuhan operasional BDX tanpa mengganggu alokasi untuk masyarakat.

Ia merinci, PDAM Kabupaten Purwakarta memiliki alokasi resmi air sebesar 3.000 liter per detik dari Waduk Jatiluhur. Namun, selama puluhan tahun, pemanfaatannya baru sekitar 380 liter per detik, atau sekitar 11 persen dari total alokasi tersebut.

"Kalau dari jatah yang diberikan dari 100 persen baru dipakai 11 persen, berarti ada 89 persen air yang tidak dimanfaatkan oleh PDAM. Sekarang dipakai lagi sebanyak 14 persen oleh perusahaan. Masih kurang apa nyisa? Nyisa. Sederhana," ujar Dedi.

Menurut Dedi, persoalan ketersediaan air karena itu perlu dilihat berdasarkan data dan alokasi yang ada, bukan semata-mata berdasarkan kekhawatiran mengenai kebutuhan operasional pusat data.

Kunjungan mendadak Dedi ke lokasi pembangunan pusat data AI tersebut juga bertujuan memastikan investasi bernilai triliunan rupiah itu dibangun di atas lahan yang aman dari berbagai potensi bencana.

Selain risiko banjir, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi, Dedi juga ingin memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, terutama pasokan listrik dan air.