RADARBANGSA.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan Cirebon dan Purwakarta sebagai alternatif pusat pemerintahan sementara untuk mengantisipasi potensi dampak aktivitas Sesar Lembang di kawasan Bandung Raya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana, termasuk menjaga agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan apabila terjadi bencana berskala besar.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pemerintah provinsi tengah menyusun langkah mitigasi dengan memperhitungkan berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sesar tersebut. Salah satu skenario yang disiapkan adalah mengalihkan sementara kegiatan pemerintahan ke wilayah yang berdasarkan kajian awal dinilai relatif lebih aman.
Herman menyebut koordinasi dengan pemerintah daerah telah dilakukan untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan apabila terjadi bencana, termasuk kemungkinan pemindahan pusat pemerintahan sementara.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah kantor pemerintahan, termasuk di Bandung, Cirebon, Purwakarta, Bogor, dan Garut. Perlu dipastikan sarana pendukung yang dibutuhkan ketika bencana terjadi tersedia, termasuk alat berat dan perlengkapan lainnya," kata Herman, Selasa (13/10/2026).
Menurut Herman, berdasarkan kajian awal, Cirebon dan Purwakarta dinilai relatif lebih aman dari potensi dampak Sesar Lembang. Kedua daerah tersebut kemudian dipertimbangkan sebagai lokasi alternatif untuk menjalankan fungsi pemerintahan apabila situasi darurat mengharuskan pemindahan sementara dari Bandung.
Pemprov Jabar kini mempersiapkan kebutuhan pendukung di gedung milik pemerintah provinsi yang berada di kedua daerah tersebut, termasuk menyiapkan pusat kendali atau command center untuk mendukung koordinasi penanganan bencana.
"Khusus di Cirebon dan Purwakarta yang berdasarkan kajian awal relatif lebih aman dari potensi dampak Sesar Lembang, Pak Gubernur meminta agar disiapkan command center sederhana," jelasnya.
Herman mengakui masih terdapat sejumlah fasilitas yang belum tersedia di gedung pemerintahan milik Pemprov Jabar di Cirebon dan Purwakarta. Karena itu, pemerintah provinsi berupaya melengkapi sarana yang diperlukan agar kedua lokasi tersebut dapat difungsikan sebagai pusat koordinasi ketika bencana terjadi.
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah perangkat pendukung pemantauan dan koordinasi penanganan bencana, termasuk aplikasi serta ruang operasional yang memadai.
"Pusat kendali tersebut perlu dilengkapi aplikasi dan ruang operasional yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan penanganan bencana. Dengan begitu, kantor pemerintah di Cirebon maupun Purwakarta dapat difungsikan sebagai pusat komando apabila diperlukan," katanya.
Selain menyiapkan pusat komando, Pemprov Jabar juga memastikan kebutuhan pendukung lainnya, seperti alat berat dan perlengkapan penanganan bencana, dapat tersedia ketika dibutuhkan.
Kesiapan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah merespons keadaan darurat secara lebih terkoordinasi sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Terkait pembiayaan, Herman mengatakan kebutuhan anggaran untuk mendukung persiapan tersebut akan dibahas bersama DPRD Jawa Barat dalam proses penyusunan APBD 2027 yang saat ini tengah berlangsung.
"Kita sudah membahas hal ini agar perencanaan dan penganggarannya dapat dipersiapkan, terutama karena sekarang kita memasuki pembahasan APBD 2027," kata dia.
Menurutnya, perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting untuk memastikan fasilitas pemerintahan alternatif dapat digunakan apabila terjadi situasi darurat.
Di sisi lain, Pemprov Jabar juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat memahami tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi berskala besar.
"Yang tidak kalah penting adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara menyelamatkan diri ketika bencana terjadi. Minimal, masyarakat harus mampu menyelamatkan dirinya sendiri, keluarganya, dan orang lain di sekitarnya," katanya.