RADARBANGSA.COM – Jaminan kesehatan bukan sekadar urusan berobat saat sakit, tetapi juga benteng agar keluarga Indonesia tidak jatuh miskin akibat biaya pengobatan. Karena itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membutuhkan gotong royong pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha.
Pesan itu disampaikan Cak Imin saat menghadiri Satya JKN Awards 2026 di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Tahun ini, penghargaan diberikan kepada 80 badan usaha swasta dan delapan pemerintah daerah yang dinilai berkontribusi mendukung pelaksanaan program JKN.
“Saya mengapresiasi badan usaha dan pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen dan kepatuhan dalam mendukung pelaksanaan JKN. Ini merupakan bentuk gotong royong yang perlu terus dijaga dan diperkuat,” ujarnya.
Menurut Cak Imin, pembiayaan JKN tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dukungan badan usaha dan pemerintah daerah diperlukan agar perlindungan kesehatan terus menjangkau masyarakat. Ia menilai, jaminan kesehatan juga menjadi investasi penting bagi produktivitas bangsa karena pekerja tidak seharusnya kehilangan pekerjaan dan kesempatan berkarya akibat sakit.
“Pemerintah dengan berbagai keterbatasan anggaran yang dimiliki tentu tidak bisa sendiri. APBN harus terus menjadi stimulan efektif agar semua badan dan lembaga tumbuh, kuat, dan menjadi bagian integral dari upaya bersama seluruh masyarakat,” kata Muhaimin.
Besarnya kebutuhan perlindungan kesehatan terlihat dari data hingga 30 September 2025, ketika JKN telah menjangkau 284,7 juta jiwa atau 98,14 persen penduduk Indonesia. Sementara itu, sekitar 40 juta peserta JKN berasal dari pekerja badan usaha beserta keluarganya, dengan kontribusi hampir sepertiga dari total iuran. Karena itu, perusahaan didorong memastikan seluruh pekerja terdaftar, melaporkan upah secara benar, dan membayar iuran tepat waktu, termasuk memberikan perlindungan bagi pekerja alih daya serta anggota keluarga mereka.
“Jangan sampai pekerja alih daya dan anggota keluarga pekerja dilupakan. Saya juga mendorong agar CSR perusahaan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung pelaksanaan JKN ini,” ujarnya.
Cak Imin juga menyoroti kewajiban sejumlah pemerintah daerah yang dinilai belum berjalan optimal. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan kementerian/lembaga terkait akan membahas persoalan tersebut. Ia berharap Satya JKN Awards menjadi pemicu bagi lebih banyak perusahaan dan pemerintah daerah untuk memperkuat kepatuhan, pengawasan, serta perlindungan kesehatan masyarakat.
“Dengan gotong royong ini, kita mewujudkan prinsip yang sehat membantu yang sakit, dan yang mampu menopang yang membutuhkan. Mari kita teruskan gotong royong raksasa ini untuk Indonesia yang sehat, adil, makmur, dan sejahtera,” pungkasnya.