RADARBANGSA.COM - Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi partai PKB Mulyadi menerima kunjungan dari Himpunan Pengusaha Nahdiyin Kabupaten Pandeglang.
Dalam pertemuan tersebut para penguasa nahdiyin kabupaten pandeglang yang dinakhodai oleh Affan menyuarakan banyak kesulitan dalam mengusur perizinan di Kabupaten Pandeglang.
Pertemuan itu berlangsung di Saung Apung kampung Cikole, tepatnya di objek wisata CAS Waterpark, Selasa (3/11/2026).
Mulyadi mengungkapkan bahwa dirinya berharap perizinan di Pandeglang dapat dipermudah agar investor merasa nyaman dan menjadi iklim investasi yang baik di Pandeglang
Selaku anggota DPRD kabupaten pandeglang dirinya mengaku akan membawa suara atau aspirasi terkait perizinan ini di kursi DPR. Dirinya mengakui bahwa potensi usaha yang bisa dikembangkan oleh investor sangat besar, dan berharap Himpunan Pengusaha Nahdiyin ini dapat menarik investor di Pandeglang.
"Saya optimistis HPN ini dapat memberi dampak positif untuk perkembangan ekonomi masyarakat dan UMKM Pandeglang," katanya.
Diapun mengungkapkan bahwa wacana pembukaan rest area di wilayah Bojong dapat dimanfaatkan oleh HPN khusus mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Di Bojong akan ada pembukaan rest area itu harus dimanfaatkan oleh HPN terutama untuk pengusaha UMKM, kita akan kawal," Ungkapnya.
Dia pun berharap Himpunan Pengusaha Nahdiyin Pandeglang dapat memikat investor, mengingat potensi sumber daya di Pandeglang sangat baik, akan tetapi harus memperhatikan kelestarian alam Pandeglang.
Sejalan dengan Mulyadi, Ketua Himpunan Pengusaha Nahdiyin Pandeglang Affan mengungkapkan bahwa potensi investor masuk ke Pandeglang itu besar, terbukti dengan pembangunan ruas jalan tol yang akan mempermudah transportasi para pengusaha.
Diapun menjelaskan bahwa potensi investor maupun sumber daya di kabupaten Pandeglang harus juga dibarengi dengan kemudahan dalam mengurus dokumen perizinan.
"Potensi sangat banyak, untuk Industri beda maupun kecil, akan tetapi harus mempermudah dalam pengurusan perizinan," kayanya.
Dan dia pun menerangkan bahwa HPN akan berfokus pada sektor potensi tambang dengan dasar dan regulasi jelas yaitu UU Minerba atau Undang-undang Mineral dan Batubara.
Dan diketahui saat ini Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Pandeglang hanya berada di dua wilayah yaitu Cimanggu dan Cibitung.