Oleh: Ahmad Zubed
RADARBANGSA.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di bawah kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengambil keputusan strategis ketika menempatkan puncakperingatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 di Barus, Tapanuli Tengah — sebuah lokasi yang kian sering disebut sebagai “titik nol peradaban Islam Nusantara”.
Keputusan itu bukan sekadar memilih lokasi acara besar. PKB nampak berupaya memadukan klaim sejarah, ikhtiar politik identitas, dan rekayasa simbolik yang mengikat PKB lebih erat pada tradisi ulama dan basis santri yang menjadi fondasi partainya. Laporan media nasional mengonfirmasi bahwa Cak Imin memimpin apel akbar di Barus dan didahuli ziarah ke makam ulama setempat.
Barus adalah kota pelabuhan tua di pesisir barat Sumatera yang tercatat dalam literatur sejarah maritim Nusantara sebagai titik persinggahan dan perdagangan rempah sejak abad-abad awal Masehi. Bukti arkeologis dan prasasti yang ditemukan di kawasan itu memperlihatkan jaringan perdagangan internasional—dari India hingga Arab—yang melewati Barus, menjadikannya pintu gerbang interaksi budaya yang intens.
Di ranah religius, kompleks makam Makam Papan Tinggi dan makam-makam lama seperti makam Syekh Mahmud menjadi bukti tradisi ziarah yang lama dan dianggap sebagai jejak penyebaran Islam awal di wilayah itu; sejumlah studi dan publikasi lokal maupun akademik menempatkan Barus sebagai salah satu lokasi awal masuknya Islam ke Nusantara, meski ada perdebatan akademis mengenai titik-titik masuk Islam lainnya.
Namun, terlepas dari perdebatan tersebut, penetapan Barus sebagai titik nol peradaban Islam Nusantara telah mendapat legitimasi publik dan institusional, termasuk perhatian pemerintah, sejarawan, dan akademisi. Sehingga PKB tentu tepat menjadikannya sebagai puncak peringatan Hari Santri Nasional 2025.
Langkah Tepat PKB Memilih Barus
Langkah PKB memilih Barus adalah manuver yang menggabungkan tiga level pertimbangan. Pertama, simbolik-religius. Dengan memusatkan peringatan HSN di situs ziarah ulama tua (mis. Makam Papan Tinggi) dan melakukan ziarah sebelum apel, PKB menegaskan narasi kontinuitas antara kepemimpinan partai dengan tradisi ulama, santri, serta warisan pesantren. Ini bukan hanya soal pamer religiusitas, tetapi merawat hubungan moral historis dengan tokoh-tokoh dakwah yang dipersepsikan sebagai akar agama di Nusantara.
Kedua, legitimasi kultural-politik. PKB adalah partai yang berbasis kultural pada kelas santri dan organisasi keagamaan NU. Menempatkan HSN di Barus memperkuat citra PKB sebagai penjaga tradisi ulama dan pembela nilai-nilai keagamaan lokal — sebuah modal politik untuk memelihara loyalitas basis pemilih dan menegaskan otoritas moral partai di ruang publik agama-politik.
Ketiga, strategi naratif nasional. Dengan membingkai Barus sebagai “titik nol peradaban Islam Nusantara”, PKB ikut membangun narasi nasional yang menghargai plural cerita masuknya Islam ke Indonesia, memperluas gagasan pusat-pusat awal Islam di luar Aceh atau Jawa, dan memberi ruang bagi wilayah-wilayah luar Pulau Jawa untuk tampil dalam historiografi nasional. Ini relevan untuk isu desentralisasi simbolik identitas keagamaan sekaligus menambah wacana kebanggaan lokal.
Barus memiliki kombinasi faktor yang membuatnya relevan, jejak perdagangan maritim yang menjadikan wilayah itu titik temu budaya, keberadaan makam-makam ulama dan situs ziarah yang mempertahankan memori religius komunitas, serta legitimasi lokal yang menambah bobot klaim historis.
Secara kultural, Barus mewakili dimensi pluralis sejarah Islam Nusantara, yakni bahwa penyebaran Islam terjadi melalui jaringan pelayaran dan interaksi antarbangsa, bukan semata lewat institusi kerajaan besar saja. Mengangkat Barus ke panggung nasional berarti mengakui kompleksitas proses Islamisasi Nusantara dan memberi penghormatan pada akar-akarnya yang berserakan di berbagai pesisir.
Karena itu, pilihan lokasi ini memberi keuntungan ganda bagi PKB: secara politik, memperkokoh keloyalan basis santri/NU; secara budaya, memperluas wacana sejarah Islam yang inklusif dan terdesentralisasi. PKB merancang kegiatan di Barus dengan benar-benar menghormati unsur akademik, pelestarian situs, dan pemberdayaan masyarakat lokal, bukan sekadar prosesi politik satu hari.
Secara keseluruhan, keputusan PKB menggelar puncak HSN 2025 di Barus adalah kombinasi kalkulasi politik, penghormatan historis, dan strategi kebudayaan yang efektif. PKB telah berupaya dengan konsisten merangkul narasi sejarah lokal untuk memperkuat legitimasi moral partai dan merawat ikatan kultural dengan tradisi ulama.
Selamat PKB, selamat Hari Santri Nasional 2025.