TGH Ma`arif Makmun Diranse, Sang Pendekar Pesantren Calon AHWA

Oleh: Sugito, Aktivis Muda NU **

RADARBANGSA.COM - Muktamar Nahdlatul Ulama bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan. Di dalamnya terdapat pertaruhan tentang arah perjalanan organisasi, kesinambungan tradisi keulamaan, dan bagaimana NU merespons perubahan zaman tanpa kehilangan akar Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu, ketika berbicara tentang Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), yang semestinya dibicarakan bukan sekadar siapa namanya, melainkan ulama seperti apa yang dibutuhkan NU.

Dalam konteks itulah, sosok TGH. Ma’arif Makmun Diranse patut diperbincangkan sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan dalam AHWA Muktamar NU ke-35. Ia bukan sekadar tokoh yang memiliki jabatan dalam struktur keagamaan, tetapi ulama yang perjalanan pengabdiannya dibangun dari pesantren, pendidikan, organisasi, pelayanan umat, hingga pemberdayaan sosial.

TGH. Ma’arif tumbuh dari tradisi pesantren Lombok dan kemudian memperkuat basis keilmuannya di Madrasah Ash-Shaulatiyah, Makkah. Jejak pendidikan tersebut penting karena NU pada dasarnya dibangun dari tradisi keilmuan yang diwariskan para ulama pesantren. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, fondasi keilmuan menjadi semakin penting agar modernisasi organisasi tidak berubah menjadi keterputusan dari tradisi.

Namun, seorang ulama tidak cukup hanya memiliki sanad keilmuan. Ilmu harus diuji melalui pengabdian. Dan di titik ini, perjalanan TGH. Ma’arif menarik untuk dicermati.

Ia mendirikan dan mengasuh Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif Darek. Pesantren bukan hanya menjadi tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar, tetapi juga ruang kaderisasi, pembentukan akhlak, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah kerja jangka panjang yang sering kali tidak menghasilkan popularitas instan, tetapi justru menjadi fondasi paling penting bagi keberlangsungan tradisi NU.

Di lingkungan organisasi, TGH. Ma’arif dipercaya sebagai Rais Syuriah PCNU Lombok Tengah. Amanah ini menunjukkan bahwa kapasitas keulamaannya tidak hanya dikenal di lingkungan pesantren, tetapi juga mendapat kepercayaan dalam struktur NU. Sebagai Rais Syuriah, seorang ulama dituntut mampu menempatkan kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umat di atas kepentingan personal maupun kelompok.

Pengalamannya kemudian meluas ke wilayah pelayanan sosial. Sebagai Ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah, TGH. Ma’arif berhadapan dengan realitas umat yang lebih konkret: kemiskinan, kebutuhan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan persoalan kesejahteraan. Pengalaman ini penting karena kepemimpinan ulama tidak seharusnya berhenti di mimbar dan ruang pengajian. Ulama juga harus memahami bagaimana umat menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari.

Demikian pula kiprahnya dalam pembimbingan ibadah haji melalui KBIH Al Aqabah. Di sana, relasi ulama dan umat berlangsung secara langsung dan personal. Membimbing jamaah membutuhkan ilmu, kesabaran, kemampuan komunikasi, serta kepekaan terhadap kondisi masyarakat.

Dari rangkaian pengalaman tersebut terlihat satu hal: TGH. Ma’arif memiliki spektrum pengabdian yang cukup lengkap. Ia berada di pesantren sebagai pendidik, di NU sebagai Rais Syuriah, di BAZNAS sebagai pengelola amanah sosial, dan di KBIH sebagai pembimbing jamaah. Empat ruang tersebut mempertemukan empat kebutuhan utama umat: ilmu, organisasi, kesejahteraan, dan pelayanan ibadah.

Lalu, apakah semua itu otomatis menjadikannya pilihan AHWA? Tentu tidak. AHWA bukan penghargaan atas panjangnya daftar jabatan. Ia merupakan amanah yang membutuhkan pertimbangan keilmuan, keteladanan, integritas, pengalaman, dan kemampuan membaca persoalan umat serta organisasi. Tetapi justru karena itulah rekam jejak TGH. Ma’arif layak dibawa ke ruang pertimbangan.

NU hari ini membutuhkan ulama yang tidak tercerabut dari pesantren, tetapi juga tidak terisolasi dari persoalan masyarakat. NU membutuhkan ulama yang memahami kitab, tetapi sekaligus memahami realitas. NU membutuhkan penjaga tradisi, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman. Dan yang tidak kalah penting, NU membutuhkan figur yang pengalaman keulamaannya dibangun melalui pelayanan, bukan semata melalui posisi.

Di sinilah diskursus AHWA seharusnya ditempatkan. Jangan sampai pemilihan figur ulama hanya ditentukan oleh popularitas, kedekatan, atau kalkulasi kelompok. Jika AHWA dimaksudkan sebagai ruang para ulama untuk memberikan pertimbangan strategis bagi NU, maka ukuran utamanya harus dikembalikan kepada kapasitas keilmuan, integritas, rekam pengabdian, keteladanan, serta kemaslahatan yang telah diberikan kepada umat.

TGH. Ma’arif Makmun Diranse memang bukan satu-satunya ulama yang memiliki kualifikasi untuk dipertimbangkan. Banyak ulama pesantren di berbagai daerah memiliki rekam pengabdian yang luar biasa. Justru karena itu, munculnya nama TGH. Ma’arif harus dibaca sebagai bagian dari ikhtiar memperluas ruang apresiasi terhadap ulama-ulama pesantren yang bekerja dalam senyap, jauh dari sorotan, tetapi terus menjaga pendidikan dan kehidupan keagamaan masyarakat.

Muktamar ke-35 semestinya menjadi momentum untuk mengingat kembali bahwa kekuatan utama NU bukan hanya struktur organisasinya, melainkan tradisi keulamaannya. Struktur dapat berubah, kepengurusan dapat berganti, tetapi sanad keilmuan, pesantren, dan pengabdian ulama adalah fondasi yang harus terus dijaga.

Karena itu, memperbincangkan TGH. Ma’arif Makmun Diranse sebagai figur yang layak dipertimbangkan dalam AHWA bukan semata-mata soal mengusung seseorang. Ini adalah bagian dari pertanyaan yang lebih besar, apakah NU masih ingin memastikan bahwa suara pesantren dan ulama yang mengakar di tengah umat tetap menjadi salah satu penentu arah perjalanan organisasi? Jika jawabannya iya, maka figur seperti TGH. Ma’arif patut diberi ruang untuk dipertimbangkan.

Sebab pada akhirnya, AHWA bukan tentang siapa yang paling terkenal. Bukan pula siapa yang paling sering muncul di ruang publik. AHWA semestinya tentang siapa yang memiliki ilmu, pengalaman, keteladanan, dan keberanian moral untuk ikut menjaga marwah serta masa depan NU.

Dan dari pesantren Darek hingga amanah di NU, BAZNAS, dan pelayanan jamaah, TGH. Ma’arif Makmun Diranse telah menunjukkan satu garis pengabdian yang konsisten: ilmu yang diterjemahkan menjadi pelayanan kepada umat.