Jumlah Pekerja Informal di Indonesia Tinggi, Menaker: Perlu Adanya Perlindungan

JAKARTA, RADARBNAGSA.COM - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Senin, 4 November 2019. Ida mengatakan usai RDP bahwa jumlah pekerja informal Indonesia lebih banyak dibandingkan pekerja formal sehingga dibutuhkan perlindungan khusus bagi mereka.

"Jumlah pekerja informal Indonesia cukup tinggi, maka perlu perlindungan sosial, seperti perlindungan dari jam kerja mereka yang tidak pasti dan sebagainya," kata Ida di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah Minta Pengusaha dan Buruh Terima Kenaikan UMP 8,51%

Pihaknya, jelas Ida, akan serius menangani perlindungan sosial bagi para pekerja informal. Para pekerja informalini, sambungnya, juga tidak harus selalu digeser ke sektor formal, mereka bisa juga diberi kompetensi baru.

Untuk itu, kata Ida, Pemerintah akanmendorong ketrampilan pekerja informal dengan pelatihan baik melalui BLK dan juga Kartu Pra-Kerja yang akan terbit pada 2020 mendatang. Namun, tak hanya untuk pekerja informal, Ida juga ingin pelatihan ketrampilan itu menyasar para ibu rumah tangga yang masih dalam usia kerja.

"(Sehingga) kalau mereka didorong memiliki ketrampilan baru, mereka bisa kita geser masuk angka masyarakat yang bekerja," tuturnya.

Baca Juga: Mengenal Sosok Ida Fauziyah, Kader Perempuan PKB Jabat Menaker

Diketahui, menurut data Sakernas Februari 2019, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 196,46 juta jiwa. Di mana angkatan kerja sebanyak 136,18 jiwa yang terbagi 129,36 juta jiwa bekerja dan 6,82 juta jiwa menganggur.

Kemudian, dari 129,36 juta jiwa yang bekerja, sebanyak 55,28 juta jiwa bekerja disektor formal dan 74,08 juta jiwa bekerja di sektor non-formal.