Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Pagar Nusa: Ujian Bagi Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - PP Pagar Nusa Nahdlatul Ulama mengutuk keras aksi bom bunuh diri yang mengakibatkan enam orang luka-luka di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang merupakan anak muda yang bernama Rabbial Muslim Nasution (RMN) meninggal di lokasi kejadian.

“Pagar Nusa mengutuk aksi kekerasan bom bunuh diri. Apalagi yang disasar simbol aparat keamanan negara, yakni Polrestabes Medan. Tidak dibenarkan dalam ajaran agama untuk aksi bom bunuh diri. Jihad atas nama agama dengan bom bunuh diri juga tidak relevan, apalagi Indonesia negara demokratis yang damai dan memberi kebebasan beribadah bagi semua pemeluk agama,” kata Ketua Umum PP Pagar Nusa M Nabil Haroen atau Gus Nabil kepada radarbangsa.com, Rabu 13 November 2019.

Gus Nabil beranggapan bahwa pelaku baik perorangan maupun jaringan berupaya meruntuhkan kepercayaan publik pada negara. Aksi-aksi kekerasan dan bom bunuh diri begini tidak bisa dianggap enteng, “Aksi bom bunuh diri menyasar simbol keamanan negara. Setelah penusukan Jenderal Wiranto (saat itu jadi Menko Polhukam) di Pandeglang, Oktober 2019 lalu, kini bom bunuh diri menyasar aparat keamanan,” jelasnya.

Menurut Gus Nabil, kejadian tersebut merupakan ujian bagi pemerintahan Jokowi. Presiden Jokowi telah menunjuk beberapa menteri yang memiliki fokus penanganan radikalisme, “Jadi, aksi bom bunuh diri yang terjadi di Polrestabes Medan, merupakan ujian penting keseriusan negara menangani aksi radikalisme dan terorisme, serta mengantisipasi aksi serupa di waktu mendatang,” tukasnya.

Untuk itu, lanjut Gus Nabil, Pagar Nusa menginstruksikan seluruh pendekar dan kader untuk siaga, menunggu komando dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selama ini, pasca pengumuman Menteri Kabinet Indonesia Maju, PBNU telah percaya pemerintah siap dan sigap menangani radikalisme-terorisme. PBNU akan fokus mengurus peningkatan sumber daya umat, kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Selain itu, kata Gus Nabil, Pagar Nusa telah menimbang Bahwa program deradikalisasi perlu ditinjau ulang. Selama ini deradikalisasi hanya jadi seremoni. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Agama, BNPT, dan sederet lembaga punya program deradikalisasi, “Perlu ada rumusan ulang deradikalisasi, dengan mencontoh dan mereplika upaya deradikalisasi yang selama ini dikerjakan kiai-kiai dengan mengajar santri di pesantren,” tegasnya.