Ekonomi Indonesia Masih Timpang, PBNU Kritik Pemerintah

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengkritisi kebijakan pemerintah Indonesia yang tak kunjung berhasil memperpendek jarak ketimpangan ekonomi di Indonesia. Menurutnya, hingga saat ini, jarak ketimpangan tersebut masih jauh.

Kiai Said mengungkapkan, saat ini penguasaan kekayaan di Indonesia hanya dimiliki segelintir orang saja. Sementara, lanjutnya, kelompok miskin di Indonesia yang sebagian merupakan warga NU dalam kondisi tidak berdaya.

Baca Juga: Kiai Said Tegaskan NU Terus Jaga Islam Moderat

Tak hanya itu, Kiai Said juga mengkritik perlakuan berbeda oleh pihak perbankan. Kiai asal Cirebon itu secara tegas menyampaikan bahwa ada perbedaan perlakuakn antara kelompok kaya dan miskin.

"Pengusaha kecil dan menengah belum tentu diterima untuk mengajukan pinjaman uang ke pihak bank. Tapi, kalau konglomerat malahan bank-nya yang menawarkan," ujar Kiai Said saat menyampaikan pidato Peringatan Hari Lahir Ke-94 NU di gedung PBNU, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2020.

Kiai Said menuturkan, jika ketimpangan ekonomi ini terus dibiarkan tanpa perbaikan yang `radikal`, maka bisa jadi masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. "NU berharap fenomena ini jangan sampai menimbulkan distrust di kalangan masyarakat," tuturnya.

Baca Juga: Kiai Said: Budaya dan Tradisi adalah Instrumen Dakwah

Pada dasarnya, kata Kiai Said, NU tidak anti terhadap konglomerat. Justru NU mendukung konglomerat yang berpihak kepada masyarakat kecil, atau konglomerat yang berupaya mengkatrol pengusaha kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar.

Selain itu, Kiai Said juga mengkritik kebijakan pemerintah atas sejumlah kenaikan harga barang pokok yang dibebankan kepada masyarakat. Seperti kenaikan iuran BPJS Kesehatan, harga gas elpiji dan bahan pangan. Ia juga menyatakan tidak setuju pada kebijakan impor garam.