-
Selasa, 13/10/2020 20:51 WIB WIBReses, Anggota Komisi VII DPR Abdul Wahid Kunjungi Pertamina RU II Dumai
Anggota DPR RI Komisi VII DPR RI Abdul Wahid melakukan kunjungan ke area oprasional Refinery Unit II Dumai dalam agenda kunjungan kerja reses Masa Sidang I Tahun 2020-2021, Selasa 13 Oktober 2020.
-
Jum'at, 09/10/2020 21:57 WIB WIBAbdul Wahid Sebut UU Omnibus Law Untungkan Petani
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Abdul Wahid ikut membahas dan mengesahkan UU Cipta Kerja sebagai perwakilan dari Fraksi PKB, menurutnya UU ini mengakomodir kepentingan petani kelapa sawit.
-
Senin, 05/10/2020 21:50 WIB WIBDPR RI Sahkan RUU Cipta Kerja Menjadi UU
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, menyepakati Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang.
-
Senin, 05/10/2020 17:07 WIB WIBDPR dan Pemerintah Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU Cipta Kerja ke Paripurna
Sebanyak tujuh fraksi di DPR RI, DPD RI dan pemerintah menyepakati Omnibus Law RUU Cipta Kerja selesai dibahas di Tingkat I dan selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
-
Minggu, 27/09/2020 19:45 WIB WIBSarbumusi Komitmen Kawal RUU Cipta Kerja, Utamakan Kesejahteraan Pekerja
Presiden Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) H Syaiful Bahri Anshori mengungkapkan bahwa Sarbumusi berkomitmen untuk mengawal RUU Cipta Kerja.
-
Kamis, 24/09/2020 15:46 WIB WIBAbdul Wahid Sebut Pemerintah dan Baleg Sepakat Kluster Pendidikan Tak Masuk RUU Omnibus Law
Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersepakat untuk tidak memasukan Kluster Pendidikan dalam Rancangan Undang Undang Cipta kerja.
-
Senin, 21/09/2020 15:38 WIB WIB
Omnibus Law Wajibkan BUMDes Berbadan Hukum, Ini Harapan Abdul Wahid
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akhirnya masuk dalam kluster kemudahan berusaha yang mewajibkan untuk berbadan hukum.
-
Rabu, 16/09/2020 14:23 WIB WIB
Tegas! Abdul Wahid: Klaster Pendidikan Tak Perlu Masuk RUU Ciptaker
Klaster pendidikan diimbau tak perlu masuk dalam konsep Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Bila dipaksa masuk ke dalam RUU Ciptaker, berarti ada komersialisasi pendidikan. Padahal, pendidikan adalah kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
-
Kamis, 10/09/2020 08:01 WIB WIBBahas RUU Cipta Kerja, Abdul Wahid Pertanyakan Soal Kebijakan Hunian Berimbang
Badan Legislasi DPR RI melakukan pembahasan dengan Dirjen Perumahan, Kementerian PUPR di Ruang Rapat Baleg DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 9 September 2020. Rapat Panja tersebut membahas soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
-
Kamis, 30/04/2020 17:23 WIB WIBRUU Cipta Kerja Kubur Cita-cita Indonesia Berdaulat Pangan
Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja hadir di saat bangsa Indonesia tengah berjibaku untuk memutus ketergantungan pada produk-produk impor pertanian, khususnya subsektor pangan. Saat pembahasan RUU Cipta Kerja, Badan Pangan Dunia (FAO) mengeluarkan peringatan akan adanya ancaman krisis pangan global akibat pandemi virus covid-19.
