-
Selasa, 24/09/2019 17:35 WIB WIB
Petani Sebut Pembagian Sertifikat Tanah Bukan Solusi Reforma Agraria
Sejumlah petani yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-undang Pertanahan di depan Istana Negara, Selasa 24 September 2019.
-
Kamis, 12/09/2019 12:37 WIB WIB
Cucun Syamsurijal: UU Pertanahan Mampu Atasi Ketimpangan Struktural di Bidang Pertanahan
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), DPR RI, Cucun Syamsurijal memandang, masyarakat membutuhkan Undang-undang Pertanahan yang komprehensif. Hal Ini dimaksudkan agar masalah-masalah yang terjadi di masyarakat selama ini bisa diselesaikan dengan baik.
-
Jum'at, 06/09/2019 17:22 WIB WIB
Gerbang Tani Dorong Gus AMI Wakili Suara Petani di RUU Pertanahan
Koalisi NGO yang dipimpin oleh Konsorsium Pembaruan Agraria bersama dengan Pakar Agraria UGM, Prof. Maria Sumarjono dan Pakar Kehutanan IPB, Prof Haryadi Kartodoharjo melakukan audiensi dengan Fraksi PKB terkait dengan RUU Pertanahan, Kamis 5 September 2019 kemarin.
-
Jum'at, 06/09/2019 06:01 WIB WIB
Dinilai Abaikan Krisis Agraria, KPA Minta Fraksi PKB Tolak RUU Pertanahan
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menerima kunjungan organisasi masyarakat sipil dan para pakar agraria yang tergabung dalam Konsorsium Perubahan Agraria (KPA) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kamis 5 September 2019.
-
Kamis, 05/09/2019 07:01 WIB WIB
Legislator ini Minta Dua Poin RUU Pertanahan Disetujui DPR dan Pemerintah
Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan Herman Khaeron memastikan, pembahasan RUU Pertanahan hampir seratus persen selesai.
-
Minggu, 14/07/2019 19:13 WIB WIB
Gerbang Tani: RUU Pertanahan Minus Agenda Reforma Agraria
RUU Pertanahan sampai saat ini masih terus bergulir di DPR. Sejumlah pro-kontra terkait dengan kehadiran RUU Pertanahan ini menunjukkan betapa persoalan pertanahan di Indonesia masih menjadi persoalan krusial.
-
Selasa, 12/02/2019 16:59 WIB WIB
Cak Imin: Posisi dan Peran PPAT Perlu Dipertegas
Wakil Ketua MPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menerima kunjungan pengurus dan anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di kantornya. Dalam pertemuan tersebut, Cak Imin mendiskusikan sejumlah persoalan yang membelit PPAT, salah satunya soal belum adanya Undang-Undang yang mempertegas posisi dan peran PPAT.