-
Jum'at, 14/08/2020 23:06 WIB WIB
SE Mendagri Soal Pilkades Perlu Dipertanyakan
-
Rabu, 29/07/2020 21:35 WIB WIB
Terbitkan SE PKTD, Gus Menteri Harap Ekonomi Desa Bangkit
Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020. SE tersebut dirahkan untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai mesin `Rebound Ekonomi Desa`.
-
Senin, 11/05/2020 22:05 WIB WIB
DPP K-Sarbumusi Tegaskan Perusahaan Wajib Bayar THR Sesuai Surat Edaran Menaker
DPP Konfederasi Sarbumusi menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) wajib dibayarkan oleh perusahaaan. Hal itu disebutnya diatur dalam pasal 2 ayat 1 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.
-
Jum'at, 18/10/2019 18:10 WIB WIB
Naik 8,51 Persen Tahun 2020, Berikut Daftar Lengkap UMP 34 Provinsi
Kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker) RI memutuskan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020. Kenaikan tersebut sebesar 8,51 persen.
-
Selasa, 16/04/2019 20:21 WIB WIB
Masuk Kerja Saat Pilpres, Pekerja Berhak Dapat Uang Lembur
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri menerbitkan Surat Edaran (SE) No 1 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.
-
Jum'at, 12/04/2019 20:44 WIB WIB
Menaker Terbitkan Surat Edaran Hari Libur Pemilu 2019
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 1 tahun 2019 tentang hari libur bagi pekerja/buruh pada pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum tahun 2019.
-
Kamis, 13/09/2018 18:19 WIB WIB
KPK Ingatkan Kepala Daerah Soal Pemecatan 2.357 PNS Koruptor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kepala Daerah untuk mematuhi Surat Edaran (SE) baru yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Surat tersebut berisi perintah untuk memecat 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
-
Senin, 12/03/2018 22:11 WIB WIB
Terkait Larangan Bawa Power Bank ke Kabin Pesawat, Ini Tanggapan Kemenhub
"Secara internasional itu memang sudah diberlakukan tapi saya sedang mempelajari urgensinya di Indonesia. By law, kita bisa melakukan itu, karena internasional sudah memberlakukan," ujar Menhub.