Chusnunia Minta Anak Papua Diberi Kuota Khusus Pendidikan Pariwisata

RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, dalam kunjungan resesnya ke Sorong, Papua Barat Daya, menegaskan komitmen kuat dalam mendorong penguatan sektor pariwisata melalui pembangunan sumber daya manusia lokal. 

Dalam kunjungan tersebut, ia menyampaikan sejumlah poin strategis, terutama terkait keberpihakan kepada generasi muda Papua Barat Daya dan Raja Ampat dalam pembangunan pariwisata nasional.

“Saya meminta kuota khusus bagi anak-anak Papua Barat Daya, khususnya Raja Ampat, untuk bisa mengenyam pendidikan di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) yang ada di seluruh Indonesia. Ini wajar, karena kita tempatkan Raja Ampat sebagai salah satu dari empat destinasi super prioritas nasional,” tegas Chusnunia, Senin (2/6/2025).

Ia menyoroti ketimpangan antara status Raja Ampat sebagai destinasi super prioritas dengan alokasi anggaran pembangunan yang masih tergolong rendah.

Karena itu, selain mendorong kuota pendidikan, Chusnunia juga mengusulkan pendirian Poltekpar baru di Papua Barat Daya sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas pariwisata lokal.

“Sebelum ada Poltekpar di sini, warga lokal dikasih kuota khusus untuk menjadi mahasiswa Poltekpar agar nantinya dapat mengimplementasikan ilmunya di kampung halaman,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Chusnunia menyuarakan keprihatinan terhadap aktivitas pertambangan nikel yang berdekatan dengan kawasan wisata Raja Ampat. Ia meminta pemerintah mengkaji ulang izin pertambangan, terutama jalur perlintasan tambang ke smelter, karena berpotensi merusak ekosistem laut dan terumbu karang yang menjadi daya tarik utama wisata bawah laut.

“Raja Ampat adalah surga wisata adventur, terutama diving dan snorkeling. Karena itu, kita perlu mendorong pelatihan dan alokasi anggaran untuk mencetak penyelam profesional dari warga lokal. Ini

penting agar manfaat pariwisata benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Komisi VII dalam memastikan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis potensi lokal, khususnya dalam sektor pariwisata dan sumber daya alam di kawasan timur Indonesia.