Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin telah resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 usai ucap sumpah jabatan dalam sidang paripurna MPR RI, Minggu 20 Oktober 2019.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Akan membahas soal menteri?

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempunyai peranan penting di Indonesia. Hal ini disampaikan saat Prabowo Subianto memberikan keterangan pers usai pertemuan dengan Ketum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB Jln. Raden Saleh, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menandatangani prasasti Pondok Pesantren Peradaban Dunia atau Jagat Arsy sebagai pesantren Nahdlatul Ulama, Sabtu 12 Oktober 2019.

Insiden penusukan terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto di Alun-alun Menes, Desa Purwareja, Kecamatan Menes, Pandelang, Banten, Kamis 10 Oktober 2019 siang mengagetkan publik. Pelaku penusukan yang diduga kuat terafiliasi dengan kelompok radikal ini jelas berupaya menciptakan teror agar masyarakat menjadi takut.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengutuk keras atas peristiwa penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto di Menes, Pandeglang, Kamis 10 Oktober 2019.

Kedua pelaku penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto diduga kuat terpapar paham ISIS.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar pelantikan Pengurus DPP PKB Periode 2019-2024 pada Kamis, 31 Oktober 2019 mendatang di Senayan, Jakarta.

Puncak peringatan HUT TNI ke 74 pada hari ini mendapat sambutan semarak dari masyarakat Indonesia. Mereka ramai-ramai mengucapkan selamat di lini media sosial pribadi untuk TNI, salah satunya Abdul Muhaimin Islandar.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merekomendasi Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin sebagai kandidat Wakil Ketua DPR RI. Hal ini dibenarkan oleh salah satu petinggi PKB, Cucun A Syamsurijal di komplek parlemen, Senayan, Jakarta.