Pusaka Negara Soroti Pernyataan Wamen Koperasi Soal Eksistensi Kopdes Merah Putih

RADARBANGSA.COM - Dewan Pembina Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara), Fahmi Budiawan menyoroti pernyataan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang mengaku khawatir Koperasi Desa Merah Putih tidak bisa mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk menekan kemiskinan.

“Mungkin Pak Wamen lupa kita sudah punya Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN menjadi acuan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat,” kata Fahmi di Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025.

Dengan demikian, lanjut Fahmi, data tunggal DTSEN dapat menjadi landasan yang kuat dalam pengambilan keputusan terkait penyaluran bantuan dan program pemberdayaan masyarakat.

“Seharusnya Kementerian Koperasi lebih memahami ihwal ini. Apalagi, dia ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Apa Wakil Menteri Koperasi kurang koordinasi?,” tanya Fahmi.

Fahmi menegaskan, pernyataan Ferry terkesan pesimistis. “Apalagi Kopdes Merah Putih ini akan didukung oleh infrastruktur yang lengkap, mulai data sampai pembiayaan. Ada baiknya Kemenkop lebih koordinatif dengan Kemenko PM untuk menyukseskan program pemerintah, alih-alih bersikap pesimistis,” pungkas Fahmi.

Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang mengaku khawatir Koperasi Desa Merah Putih tidak bisa mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk menekan kemiskinan. Salah satu sebabnya karena tidak adanya data presisi.

Ia mengaku kementeriannya tidak memiliki basis data yang bisa menjadi parameter dalam menjalankan koperasi. Sebagai contoh, ia menjelaskan kementeriannya tidak memiliki data terkait dengan jumlah permintaan dari kebutuhan masyarakat di desa

“Misal koperasi mau jadi pengecer elpiji, kami di desa tidak mendapatkan data jumlah anggota keluarga yang membutuhkan gas elpiji,” kata Ferry.

Menurut Ferry, data desa yang presisi menjadi pedoman dalam menjalankan Koperasi Desa Merah Putih. Lebih dari itu, Ferry mengatakan data desa juga akan banyak diperlukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan. “Supaya kebijakan tersebut tidak didasarkan oleh asumsi atau data semu," pungkasnya.