Menko PM Cak Imin Dorong Program Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan

RADARBANGSA.COM - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa Kemenko PM akan menggunakan sebuah paradigma baru untuk mengentaskan kemiskinan.

Cak Imin menjelaskan melalui paradigma baru tersebut Kemenko PM akan mengutamakan pemberian fasilitas program produktif untuk memberdayakan masyarakat.

“Kalau periode-periode sebelumnya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada bantuan-bantuan langsung yang disebut bansos, kita ingin kedepan bantuan sosial ini harus bersifat pemberdayaan,” kata Cak Imin dalam Rembug Warga Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Sabtu (21/6).

Oleh karena itu, Cak Imin menargetkan masyarakat Indonesia yang masih dalam usia produktif dan sehat tidak menerima bansos secara permanen.

Cak Imin mendorong masyarakat Indonesia yang masih sehat dan produktif agar menjadi berdaya dan mandiri secara ekonomi untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan. 

“Warga Indonesia yang menerima bansos maksimal 5 tahun tidak boleh lebih dari itu setelah 5 tahun harus merdeka. Mandiri kuat kokoh kecuali dua saja, manula sama disabilitas atau difabel dua itu saja,” ujarnya.

“Yang lain yang masih produktif yang masih sehat harus berhenti di 5 tahun. Karena itu visinya seluruh jenis bansos kira-kira 500 triliun itu akan terus kita konsolidasikan kita koordinasikan sampai pada level produktif memberdayakan,” sambungnya.

Namun, Cak Imin mengungkapkan bahwa paradigma baru tidak bisa dijalankan apabila ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan tidak terbentuk.

Ketua Umum PKB ini menegaskan, seluruh pihak dan lapisan masyarakat harus terlibat untuk membentuk ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan.

“Tentu saja ini membutuhkan sinergi kolaborasi bisnis proses cara kerja yang membutuhkan semua pihak terlibat,” tutur dia.

Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan penggunaan paradigma baru tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia secara efektif.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada 2026 angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0 persen.

Untuk diketahui, acara ini dilakukan untuk sosialisasi Inpres 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta sosialisasi.

Melalui rembug ini Kemenko PM turut mensosialisasikan Inpres 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang akan digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

Turut hadir dan memberikan sambutan dalam acara ini yakni Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna.

Turut hadir pula sejumlah perwakilan kementerian/lembaga dalam acara ini seperti Kemendes PDT, Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Lalu, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerja Migran, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga Badan Amil Zakat.

Para perwakilan perangkat daerah dan kementerian lembaga yang hadir itu sebagai upaya Kemenko PM mengorkestrasikan solusi pengentasan kemiskinan di Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya.