Kemiskinan Turun Versi BPS, LSKB: Kinerja Kemenko PM Tunjukkan Hasil Riil

RADARBANGSA.COM - Pengumuman dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka kemiskinan Indonesia yang turun menjadi 23,85 juta orang per Maret 2025 di mana dibanding September 2024 berkurang 210 ribu orang. 

Laporan BPS juga menyebut garis kemiskinan Indonesia terbaru pada Maret 2025 Rp609.160 per orang per bulan. Batas ini naik 2,34 persen dibandingkan September 2024.

Fahmi Budiawan, penggiat Lingkar Studi Kebangkitan Bangsa (LSKB) menyambut baik kabar positif ini dan menyebutnya capaian membanggakan bagi pemerintah.

“Saya dan kawan-kawan di akar rumput tentunya menyambut gembira kabar penurunan tingkat kemiskinan kita sebagaimana disampaikan BPS. Ini capaian bagus pemerintahan Prabowo-Gibran," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).

Fahmi melanjutkan bahwa prestasi menurunkan tingkat kemiskinan adalah bukti nyata riilnya program kerja kementerian dan lembaga negara khususnya yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).

“Ini bukti kerja-kerja Kemenko PM dan kementerian serta lembaga negara di bawahnya mulai menunjukkan hasil riil," ujarnya.

Lebih lanjut, pria yang dikenal giat membangun jaringan akar rumput di kalangan tani dan nelayan sepanjang Pantura Jawa Tengah ini menyoroti masih belum maksimalnya kolaborasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga negara yang terkait pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

“Satu hal yang kami amati dan hasil analisis tim riset LSKB selama pemerintahan Prabowo ini, masih terlihat kementerian dan lembaga negara kurang sinkron dan kurang kolaboratif dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan dan pembedayaan. Padahal kalau optimal saya yakin penurunan kemiskinan bakal lebih tinggi dari laporan BPS.” tegas Fahmi.

Menutup wawancara, Fahmi membandingkan pentingnya kementerian dan lembaga negara mengikuti arahan dan orkestrasi Kemenko PM sebagai penanggung jawab program besar pengentasan kemiskinan.

“Ibarat orkestra, para menteri dan kepala badan terkait harus mau menyingkirkan ego personal dan kepentingan politisi parpolnya dan seiring jalan mengikuti arahan Menko PM dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Ingat, pertaruhan kita adalah soal bangsa dan bukan Pemilu 2029 semata.”